Indeks Polhukam

Pada sidang menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Irfan Widyanto, terungkap perannya mengganti DVR CCTV di Kompleks Duren Tiga.

Hasto mengatakan kewenangan pencapresan ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga kini partai belum mengambil keputusan.

Chuck diduga menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, beserta perwira Polri lainnya.

Terdakwa penghalangan penyidikan kasus Brigadir J, Baiquni Wibowo akan mengajukan eksepsi pada 26 Oktober 2022.

Hasto sebut siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDIP sebelum Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi.

Stabilitas koalisi tidak mungkin tercapai bila partai yang ada di dalamnya mau menang-menangan mengajukan nama cawapres.

Baiquni didakwa me-copy dan melihat isi DVR CCTV di sekitar TKP tanpa surat tugas dan bukan bagian kegiatan penyelidikan.

Majelis Hakim mempersilakan Arif Rachman Arifin dan kuasa hukum untuk mengajukan eksepsi pada Jumat (28/10/2022).

Selain PT LIB, Komnas HAM juga meminta keterangan dari tim Asops Polri terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang.

Airlangga mengaku mendapat amanah dari Presiden Jokowi segera menyelesaikan revisi UU Ciptaker ini.

Arif Rachman menyaksikan rekaman CCTV tidak memperlihatkan adanya baku tembak antara Brigadir J dengan Richard Eliezer, sebagaimana skenario Ferdy Sambo.

Kapolda Fadil ingin penyidik bertugas secara profesional dan modern. Praktik kekerasan seperti saat interogasi harus dienyahkan.

Lantaran tak ada eksepsi, hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang Agus Nurpatria dengan agenda pemeriksaan saksi pada Kamis (27/10/2022).

Dalam rekonstruksi kali ini penyidik fokus pada tiga tersangka yakni WS, BS, dan H terkait Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 KUHP.

Jaksa menyebut Agus Nurpatria memahami betul CCTV di Komplek Rumah Dinas Polri Duren Tiga petunjuk kuat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Nama Ahmad Heryawan menguat di internal PKS untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Masalah penegakan hukum seperti KM 50, kasus Sambo, Teddy Minahasa, menjadi sorotan di momen tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ancaman pidana atas pelanggaran UU PDP mencapai enam tahun penjara. Ada pula pengenaan sanksi lainnya berupa denda yang harus dibayarkan pelanggar.

Hendra Kurniawan dan tim kuasa hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur formil dan materil serta uraian peristiwa sudah lengkap.

Partai Demokrat menawarkan mesin politik yang kuat untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024.