tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan enam catatan kritis atas tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Momen tiga tahun rezim petahana jatuh pada Kamis 20 Oktober 2022.
Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid mengungkapkan, catatan kritis yang pertama ialah keterbelahan masyarakat yang semakin lebar. Menurut dia hal itu juga semakin diperparah dengan adanya buzzer atau pendengung di media sosial.
"Disharmoni sosial pasca pilpres masih belum membaik. Pembelahan sosial juga masih terjadi karena narasi sentimen kelompok yang digaungkan oleh para buzzer," kata Kholid saat dihubungi Tirto pada Rabu (19/10/2022).
Kritik berikutnya, Kholid menyebut indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Indikatornya adalah banyaknya regresi atau kemunduran dibandingkan konsolidasi.
"Masalah demokrasi yang semakin mundur. Indeks demokrasi kita semakin menurun. Bahkan banyak ilmuwan politik di luar negeri menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami regresi alih-alih konsolidasi," tandas dia.
Kholid juga menyinggung soal semangat pemberantasan korupsi di Indonesia yang kian memudar. Adapun tolok ukurnya adalah revisi UU KPK dan isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 57 pegawai KPK harus dipecat.
"Agenda pemberantasan korupsi juga setback. Revisi UU KPK, TWK KPK menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Banyak diskon hukuman atas tindak pidana korupsi mencederai rasa keadilan," ujarnya.
Isu di internal Polri juga disebut sebagai salah satu aspek yang membuat kinerja Jokowi semakin terpuruk. Terutama saat kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat dengan tersangka utama Ferdy Sambo.
"Penegakan hukum dan perlindungan HAM. Kasus KM 50, Ferdy Sambo, judi online, TM (Teddy Minahasa-red), dan tragedi kanjuruhan betapa pentingnya reformasi Polri sebagai tulang punggung penegakan hukum," terangnya.
Payahnya kinerja pembentukan legislasi semasa periode kedua Jokowi juga menjadi sorotan PKS. Kholid menyebut sejumlah Perppu hingga undang-undang dirancang secara serampangan dan terburu-buru, seperti Omnibus Law, UU Minerba, hingga Perppu COVID-19.
"Sehingga banyak produknya yang akhirnya digugat di MK," jelasnya.
Adapun yang terakhir adalah permasalahan ekonomi yang lambat pertumbuhannya. Sedangkan Indonesia saat ini berhadapan dengan isu inflasi pasca pandemi COVID-19.
"Kita berhadapan dengan lambatnya proses recovery pasca pandemi. Padahal inflasi yang mulai meningkat," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
