Indeks Polhukam

Skema BoP dinilai tidak sah, tidak adil, serta berpotensi melegitimasi kolonialisme gaya baru atas Palestina.

Personel dengan riwayat sanksi etik, demosi, dan tekanan psikologis termasuk kelompok berisiko tinggi direkrut pihak asing.

Tak berhenti di situ, Boyamin berencana mengajukan gugatan praperadilan.

Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal melalui pengalihan suplai ke SPBU terdekat dari lokasi peristiwa.

Aplikasi yang akan diluncurkan hanya merekam aktivitas reses, tanpa disertai struk atau kuitansi pembayaran yang dikeluarkan untuk kegiatan.

Penurunan pangkat terhadap prajurit yang melanggar hukum baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Para pemohon meminta MK membatalkan aturan terkait pajak atas hak pensiun dan pesangon pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Kehadiran Panglima TNI dalam sidang yang dijadwalkan pada Kamis (23/10/2025) itu akan bergantung pada penyesuaian dengan agenda resmi negara.

Herzaky menegaskan rombongan mobil berpatwal yang menyalip mobil Sri Sultan bukanlah milik Menko AHY.

FPP-TNI berkomitmen untuk berdiri di garis terdepan dalam menjaga Indonesia dari bahaya laten komunis.

Puluhan barang milik Sahroni diserahkan warga secara sukarela, salah satunya satu bundel sertifikat tanah.

Kaesang mengklaim telah mengajukan cuti sebagai Ketum PSI agar fokus terhadap proses pemilihan.

Iwan ditangkap terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex.

Sebelum dilakukan penggeledahan, KPK telah lebih dulu melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat.

Kasus mafia tanah di Bantul ini melibatkan 5 orang terduga pelaku yang telah dilaporkan ke Polda DIY. Ini duduk perkaranya.

Sidang perdana kasus korupsi Mbak Ita dan suaminya menguak sejumlah fakta, mulai dari modus hingga duit dipakai buat apa saja.

Sistem one way dan contraflow akan diberlakukan di jalan tol Trans Jawa mengingat rute yang paling banyak dilalui pemudik.

Ada sejumlah celah dalam KUHAP yang mengatur soal proses penangkapan dan ganti rugi korban salah tangkap saat ini.

Untuk mengurangi potensi kecurangan, pemerintah harus memotong rantai distribusi panjang Minyakita dan komoditas pangan lainnya.

Persoalan ini menjadi preseden buruk bagi Kemendes PDT dalam tata kelola penyelenggaraan tenaga pendamping desa.