Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

Kader PDIP Terancam Sanksi Bila Mendahului Megawati soal Capres

Hasto sebut siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDIP sebelum Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi.

Kader PDIP Terancam Sanksi Bila Mendahului Megawati soal Capres
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu (12/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk tidak menyatakan dukungan capres sebelum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Siapapun yang mendahului Megawati terancam dijatuhi sanksi.

“Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi," kata Hasto di hadapan awak media di Sekolah Partai PDIP pada Rabu (19/10/2022).

Ia juga menyinggung mengenai pernyataan mantan Wali Kota dan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo. Akan ada sanksi disiplin meski latar belakangnya adalah kader senior.

“Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut. Sebab segala sesuatu ada momentum dan tahapannya," jelasnya.

“Saya belum membaca pernyataannya [FX Rudyatmo], namun sekiranya itu benar, maka itu pelanggaran, sama dengan kader lain yang melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto meminta seluruh kader untuk bersabar. Menurutnya pengumuman nama capres dan cawapres akan diumumkan di waktu dan kondisi yang tepat.

“Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," jelasnya.

Menurut Hasto, Jokowi adalah salah satu contoh pemimpin yang lahir dari mekanisme partai. Sehingga dia meminta agar seluruh kader bersabar.

“Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah,” ungkapnya.

Hasto menyebut Dewan Kehormatan Partai akan turun tangan mengurus dugaan pelanggaran aturan. Dan itu berlaku bagi siapapun kader partai.

“Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres, maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun,” tegas Hasto.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz