Indeks Pkpu

KPU bersikukuh bahwa PKPU berisi larangan mantan napi korupsi menjadi caleg telah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham.

PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg sudah disahkan.

Pengembang Meikarta yang juga anak usaha Lippo Group menyatakan bukti-bukti tagihan yang diberikan dua vendornya kepada pengadilan adalah tidak sah.

PT MSU selaku pihak termohon menunda untuk memberikan jawaban atas permohonan dua vendor proyek Meikarta dalam sidang PKPU.

KPU menegaskan PKPU pemuat aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg sudah sah dan cuma menunggu diundangkan oleh Kemenkumham.

"Saya sama-sama dengan pemerintah [menolak PKPU]," kata Tjahjo.

Menkumham Yasonna Laoly sempat menolak menandatangani draf PKPU.

"Silakan pihak yang merasa dirugikan melakukan uji materi ke MK karena ini peraturan di bawah UU," kata Arsul Sani.

Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.   

"Hari ini saya sengaja datang sendiri ya meskipun belum ada panggilan," ucap Idrus.

KPAI menyatakan, PKPU tentang perlindungan anak harus segera dibuat karena selama ini sering sekali terabaikan dalam kegiatan politik.

"Bawaslu dalam posisi bahwa kami bersepakat bahwa calon-calon itu harus calon yang baik," ujar Ketua Bawaslu Abhan.

Dirut First Travel Andika Surachman bakal memenuhi kewajiban mengembalikan uang jamaah umrah.

Mantan terpidana korupsi yang hak politiknya tak dicabut masih bisa menjadi caleg.

Bakal calon anggota DPR, DPRD, dan DPD diminta melampirkan LHKPN saat mendaftar sebagai kandidat.

Keputusan KPU tak dapat diintervensi karena lembaga itu bersifat mandiri dalam menyelenggarakan pemilu.

"Kami menyerahkan kepada pemerintah. Kalau dianggap ada kegentingan, silakan pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu," kata Komisioner KPU Viryan.

"Kalau ingin segera, melalui PKPU," ujar JK.

Perubahan aturan soal calon kepala daerah (calon kada) menjadi tersangka tak bisa hanya dituangkan di PKPU.

KPU seharusnya bisa mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang spesifik mengatur pembatalan atau ketentuan soal potensi mengundurkan diri bagi kandidat yang terkena OTT KPK.