Indeks Pkpu

Proposal perdamaian First Travel, yang disampaikan dalam sidang lanjutan PKPU tidak diterima, oleh rapat kreditur. Para korban First Travel meminta proposal itu diperbaiki dengan memberi jaminan kuat hak para kreditur akan dipenuhi.

Kuasa Hukum First Travel meminta tenggat waktu untuk mendapatkan investasi dari investor. Namun, pengurus First Travel justru baru kali ini mendengar kabar terkait investor.

Nilai sementara tagihan para korban First Travel mendekati Rp1 triliun. Jumlah itu masih mungkin bertambah bila 1000-an pengajuan klaim tagihan piutang selama 18-25 September jadi direkapitulasi.

Hingga Senin (4/9/2017) sudah ada sekitar 1.025 kreditur yang melaporkan piutangnya kepada PKPU.

Salah satu pengurus kasus PKPU First Travel mengaku sulit untuk mengambil aset yang telah disita oleh Bareskrim Mabes Polri.

Jika dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini First Travel gagal berdamai dengan para krediturnya, maka ia akan dinyatakan pailit. Lalu bagaimana nasib para jemaah?

Putusan permohonan PKPU ini dinilai dapat menyelamatkan nasib para jemaah First Travel yang selama ini terlantar karena belum berangkat umrah ataupun mendapat ganti rugi.

Setelah adanya putusan MK, hasil konsultasi KPU dengan DPR maupun pemerintah dalam menyusun peraturan dan pedoman teknis tidak berlaku mengikat. Ada harapan independensi KPU semakin kuat.

Korban investasi bodong Pandawa Group lakukan verifikasi data PKPU. Mereka berharap uang yang kadung diinvestasikan dapat kembali.

Demi pilkada yang berintegritas, para kandidat wajib melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga harus transparan terkait laporan dana kampanyenya, karena KPK masih menemukan banyak pelanggaran terkait pelaporan dan pemberian sumbangan dana untuk pilkada ini.

Ketika kesulitan membayar utang, ada dua langkah yang bisa ditempuh sang debitur. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan, atau melakukan restrukturisasi dengan menggunakan jasa konsultan. Langkah mana yang lebih menguntungkan?