Indeks Pkpu
Wapres JK Anggap Bekas Koruptor Bisa Jadi Caleg
Mantan terpidana korupsi yang hak politiknya tak dicabut masih bisa menjadi caleg.

KPU Berencana Larang Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Caleg
Bakal calon anggota DPR, DPRD, dan DPD diminta melampirkan LHKPN saat mendaftar sebagai kandidat.

Pemerintah Hormati Keputusan KPU Soal Revisi PKPU Cakada Tersangka
Keputusan KPU tak dapat diintervensi karena lembaga itu bersifat mandiri dalam menyelenggarakan pemilu.

Soal Calon Kada Tersangka, KPU Persilakan Pemerintah Buat Perppu
"Kami menyerahkan kepada pemerintah. Kalau dianggap ada kegentingan, silakan pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu," kata Komisioner KPU Viryan.

JK Pilih Revisi PKPU Dibanding Perppu Soal Calon Kada Tersangka
"Kalau ingin segera, melalui PKPU," ujar JK.

KPU Dinilai Tak Cukup Hanya Pakai PKPU Soal Calon Kada Tersangka
Perubahan aturan soal calon kepala daerah (calon kada) menjadi tersangka tak bisa hanya dituangkan di PKPU.
Celah UU Pilkada: Calon Kepala Daerah Terjerat OTT Bisa Ikut Pemilu
KPU seharusnya bisa mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang spesifik mengatur pembatalan atau ketentuan soal potensi mengundurkan diri bagi kandidat yang terkena OTT KPK.
Kreditur Minta Proposal Perdamaian First Travel Direvisi
Proposal perdamaian First Travel, yang disampaikan dalam sidang lanjutan PKPU tidak diterima, oleh rapat kreditur. Para korban First Travel meminta proposal itu diperbaiki dengan memberi jaminan kuat hak para kreditur akan dipenuhi.
Pengacara dan Pengurus First Travel Beda Suara soal Investor
Kuasa Hukum First Travel meminta tenggat waktu untuk mendapatkan investasi dari investor. Namun, pengurus First Travel justru baru kali ini mendengar kabar terkait investor.
Nilai Tagihan Korban First Travel Hampir Rp1 Triliun
Nilai sementara tagihan para korban First Travel mendekati Rp1 triliun. Jumlah itu masih mungkin bertambah bila 1000-an pengajuan klaim tagihan piutang selama 18-25 September jadi direkapitulasi.

Pengurus PKPU First Travel Terima 1.025 Kreditur Konkuren
Hingga Senin (4/9/2017) sudah ada sekitar 1.025 kreditur yang melaporkan piutangnya kepada PKPU.
PKPU First Travel: Tak Mudah Ambil Aset di Bareskrim
Salah satu pengurus kasus PKPU First Travel mengaku sulit untuk mengambil aset yang telah disita oleh Bareskrim Mabes Polri.
Nasib Jemaah Kalau First Travel Dinyatakan Pailit
Jika dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini First Travel gagal berdamai dengan para krediturnya, maka ia akan dinyatakan pailit. Lalu bagaimana nasib para jemaah?
Permohonan PKPU Kasus First Travel Dikabulkan PN Jakpus
Putusan permohonan PKPU ini dinilai dapat menyelamatkan nasib para jemaah First Travel yang selama ini terlantar karena belum berangkat umrah ataupun mendapat ganti rugi.
Ketokan Palu MK untuk Independensi KPU
Setelah adanya putusan MK, hasil konsultasi KPU dengan DPR maupun pemerintah dalam menyusun peraturan dan pedoman teknis tidak berlaku mengikat. Ada harapan independensi KPU semakin kuat.
Korban Investasi Pandawa Group Lakukan Verifikasi Data PKPU
Korban investasi bodong Pandawa Group lakukan verifikasi data PKPU. Mereka berharap uang yang kadung diinvestasikan dapat kembali.
Menilik Harta Kekayaan Cagub-Cawagub DKI
Demi pilkada yang berintegritas, para kandidat wajib melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga harus transparan terkait laporan dana kampanyenya, karena KPK masih menemukan banyak pelanggaran terkait pelaporan dan pemberian sumbangan dana untuk pilkada ini.

Saat Utang Tak Bisa Dibayar
Ketika kesulitan membayar utang, ada dua langkah yang bisa ditempuh sang debitur. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan, atau melakukan restrukturisasi dengan menggunakan jasa konsultan. Langkah mana yang lebih menguntungkan?

Jenis-jenis Kreditor
Para kreditor yang mendaftarkan tagihannya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang terbagi dalam tiga kategori; separatis, preferen, dan konkuren. Ketiganya memiliki hak dan jumlah suara yang berbeda dalam proses musyawarah.
Masuk tirto.id







