Indeks Pkpu

Yang tidak sinkron adalah PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan & Perhitungan Suara dengan UU Pilkada ihwal pengusul perhitungan suara ulang di TPS. 

Narasi yang beredar di media sosial tidak memuat aturan PKPU 13/2024, yang menyebut pejabat daerah boleh turut serta dalam kampanye dengan syarat tertentu.

Idham Holik menegaskan bahwa aturan itu hanya berlaku bagi parpol yang belum melakukan pendaftaran calon.

Doli berjanji draf PKPU yang disusun bersama KPU RI akan menyesuaikan putusan terakhir soal pilkada, yakni putusan MK.

Proses perubahan PKPU syarat pencalonan kepala daerah dimulai dengan menganalisa putusan MK dan berkonsultasi dengan DPR RI.

KPU berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi kandidat yang tidak melaporkan dana kampanye karena tidak diatur dalam UU Pilkada.

Menurut Titi, gagasan pilkada tanpa baliho perlu didukung demi mewujudkan green election yang ramah dan tidak merusak lingkungan.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mereka anti moral hazard pemilu, anti money politics, sehingga tidak melegalkan politik uang. 

Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.

Simak isi PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan link unduh PDF.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengakui pengiriman surat suara tersebut tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan KPU.

Penjelasan aturan main di debat capres-cawapres yang telah dirilis oleh KPU dan jadwal lengkap debat untuk pilpres 2024.

Apa saja isi Peraturan KPU atau PKPU tentang Debat Capres-Cawapres Pemilu?

Setiap peserta kampanye, termasuk pejabat mematuhi peraturan kampanye yang ditetapkan oleh KPU dalam PKPU.

Peraturan kampanye Pemilu 2024 diatur di 2 PKPU. Berikut link download PKPU kampanye Pemilu 2024 PDF.

Apa isi PKPU soal batas usia capres dan cawapres dan hasil sidang putusan MK?

KPU mengusulkan masa pendaftaran capres-cawapres pada Pilpres 2024 dipercepat menjadi 10-16 Oktober 2023.

Jangan sampai lembaga pendidikan jadi arena bebas pertarungan politik elektoral para partai politik dan kandidat.