Indeks Pkpu

ICW menyayangkan keputusan MA karena telah meloloskan para napi eks korupsi maju dalam Pileg 2019.

Ketinggalan berita dari 8 - 14 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

MA menilai ketentuan di PKPU bertentangan dengan UU Pemilu. Namun, KPU Punya cara lain untuk mencegah eks koruptor lolos ke parlemen.

MA mengabulkan para mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD. Dengan keputusan itu, KPK akan menekankan pada tuntutan pencabutan hak politik.

Mohammad Taufik bersyukur, MA kabulakan gugatan terhadap PKPU.

MA mengabulkan uji materi terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg. 

Putusan pada vonis Andika-Anniesa di Pengadilan Negeri Depok pada Mei 2018 menyatakan aset Andika-Anniesa dirampas untuk negara.

Menko Polhukam Wiranto, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya sepakat bahwa putusan MA yang bisa menyelesaikan perbedaan perihal status caleg eks koruptor.

Kepala daerah atau wakilnya tak boleh menjadi ketua tim sukses capres di Pemilu 2019.

Mediasi ini tahap pertama untuk menindaklanjuti sengketa gugatan pemilu Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik agar KPU memasukkan namanya sebagai bakal caleg pemilu 2019.

KPU membantah telah melanggar kode etik terkait peraturan KPU No 20 Tahun 2018. 

“PKPU 2019 nanti banyak subtansi yang sama dengan yang lama, hanya ada penambahan detail aturan untuk Pemilihan Presiden,” kata Arief Budiman.

"Pak Nurlib adalah ketua DPD Golkar Provinsi Aceh. Sementara Pak Iqbal adalah ketua harian DPD Golkar Jateng," kata Ace.

KPU RI memastikan ketentuan soal larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak tetap berlaku.

Menurut pakar, PKPU merupakan wewenang KPU, bukan DPR sehingga janggal jika pakai hak angket.

Bamsoet merasa tidak adil bagi narapidana korupsi mendapat hukuman lebih dari yang ditetapkan.

Peraturan KPU itu telah disahkan menjadi undang-undang oleh Menkumham dan tak bisa diganggu gugat.

KPU mempersilahkan Bawaslu, DPR, dan Kemendagri ataupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU untuk mengajukan Judicial Review. 

Dalam hal ini, menurut peneliti Formappi, Bawaslu dan DPR terkait PKPU tidak serius dalam melaksanakan pemilu berintegritas.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.