Indeks Peradilan

Jokowi sebut saat ini masyarakat semakin menuntut jaminan keadilan dan mulai kritis dalam masalah keadilan.

Setelah kematiannya, Pemerintah Italia membentuk Giovanni Falcone Foundation untuk melanjutkan upaya Falcone dalam memerangi kejahatan terorganisasi.

"IPW mendorong Polri menerima kembali Bharada Eliezer untuk bertugas, karena itu akan dapat menaikkan citra Polri didepan publik."

Jokowi berharap KY bekerja cepat dalam memproses aduan masyarakat demi mewujudkan independensi peradilan.

Angka produktivitas putusan MA tahun 2021 lebih tinggi dari indikator kinerja 2021 yang mencapai 70 persen.

Selama 2020 terdapat 162 hakim dan pegawai Mahkamah Agung dijatuhi sanksi disiplin. Hanya ada satu hakim disanksi nonpalu selama 2 tahun.

Tuntutan rendah dua penyerang Novel Baswedan mencederai rasa keadilan di Indonesia.

MA melarang seseorang mengambil foto dan rekaman. Peraturan ini dianggap melanggengkan mafia peradilan.

Penerapan e-litigasi ini sebagai jawaban MA untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.

Ombudsman RI mengkritik sulitnya publik mencari dokumen peradilan selama proses penelitian, terutama dokumen peradilan di Indonesia. Bahkan Ombudsman mengatakan beberapa dokumen administrasi ada yang tercecer.

Kini hampir semua lini kerja di MA telah ditranformasikan secara digital, baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis.

Pelanggaran hak-hak atas fair trail sering terjadi, khususnya pada kasus-kasus yang diancam dengan hukuman mati.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai perlu dikaji kembali. Hukuman mati dianggap hanya layak diterapkan pada kasus-kasus kejahatan luar biasa.

KY dan KPK meneken nota kesepahaman kerja sama untuk peningkatan kualitas pengawasan kepada hakim.

Mahkamah Agung diminta menggelar persidangan secara terbuka sebagaimana Mahkamah Konstitusi.

Dalam tiga tahun terakhir, pengaduan terkait dengan bidang hukum, yang diterima Ombudsman RI, mayoritas menyoroti pelayanan kepolisian dan lembaga peradilan.

MA mengklaim telah melakukan upaya pembersihan di lingkungan peradilan.

Tekanan politik sepanjang tahun 2017 membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan Pokemon Go belum merespons keluhan Belanda terkait kekhawatiran rusaknya area yang dilindungi. Tak juga ditanggapi, Belanda telah menyiapkan sebuah persidangan di Den Haag.