Indeks Penataan Tanah Abang

Ombudsman Perwakilan DKI menemukan dugaan maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta Raya bilang kalau Anies Baswedan mungkin dicopot sebagai Gubernur DKI karena tak menjalankan rekomendasi. Namun, aturan yang ada tak menyebutkan itu.

Komisioner Ombudsman Jakarta Raya, Adrianus Meliala mengklaim pihaknya telah menangani kasus di Tanah Abang sejak November tahun lalu.

Ombudsman menyoroti ketidakmampuan Anies Baswedan bersama Dinas UKM dalam mengantisipasi dampak penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya.

"Orang baru kerja sudah diinterpelasi. Ada-ada saja," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dalam penataan Tanah Abang.

Politikus PKS menilai Ombudsman mengabaikan pelanggaran administratif di reklamasi dan penggusuran Bukit Duri.

"Kami senang bahwa perwakilan Ombudsman, akhirnya aktif, akhirnya terlibat."

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Sandiaga mengklaim, pengunjung Tanah Abang merasa puas usai penataan yang menutup Jalan Jati Baru itu diberlakukan.

Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang. Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Anies mematuhi rekomendasi itu.

Ombudsman RI memberikan waktu 60 hari bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyikapi penataan Tanah Abang.

Ombudsman menemukan kebijakan Anies Baswedan soal alih fungsi Jalan Jatibaru telah melanggar UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Penataan Tanah Abang yang dilakukan tanpa landasan hukum dinilai dapat mengarah pada tindakan abuse of power meskipun kepala daerah memiliki hak diskresi.

Polisi sudah memeriksa 3 saksi dalam kasus ini.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan laporan dugaan pidana atas kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dinilai salah alamat, seharusnya ditujukan ke PTUN.

Yayan Yuhana tak mau mengomentari instruksi gubernur soal penataan kawasan Tanah Abang yang eksekusinya telah dimulai sejak akhir Desember 2017 lalu.

Pemprov DKI sudah menyerahkan hasil survei penataan Tanah Abang tahap pertama ke Ditlantas Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan saksi tersebut guna memastikan laporan Jack Lapian terhadap Anies Baswedan tersebut terdapat unsur pidana atau tidak.

Menurut Anies, protes dari sejumlah sopir angkot tak bisa menjadi alasan untuk membatalkan konsep penataan Tanah Abang.