Indeks Pemerintah Daerah

Korupsi di daerah akan terus berulang jika akar masalah dalam tata kelola dan integritas pemda tidak dibenahi.

Kemenkeu akan merelaksasi batas belanja pegawai Pemda 30 persen dan belanja infrastruktur 40 persen pada 2027 melalui UU APBN 2027.

Pemerintah pusat siapkan tambahan transfer ke daerah Rp40-90 triliun pada APBN 2027 untuk memperkuat fiskal daerah.

Batasan belanja pegawai 30 persen dari APBD menghantui fiskal hingga daya beli daerah.

KPK menjelaskan Rul selaku Direktur PT RNB hanya melakukan tarik tunai uang yang ditampung di perusahaan untuk diberikan kepada Bupati Pekalongan Fadia.

Fadia mengaku hanya berlatar belakang musisi dan tidak mengerti tata kelola pemerintah daerah, padahal sudah menjabat dua periode.

Ashraff Abu, Suami Fadia, adalah anggota Komisi X DPR RI 2024–2029, lalu Sabiq, anak Fadia, adalah anggota DPRD Pekalongan. Keduanya dari Partai Golkar.

Menurut KPK, keputusan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membatalkan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar merupakan hasil pengawalan masyarakat.

Prabowo akan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait strategi dalam menyongsong kinerja 2026.

Biasanya, pinjaman diajukan untuk pembangunan infrastruktur atau program spesifik yang mendukung perekonomian daerah dengan bunga 0 persen.

Zulfikar mengklaim DPR RI sudah berusaha menambah anggaran TKD melalui pembahasan RAPBN 2026.

Pemangkasan alokasi dana Tranfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026 membuat resah para kepala daerah sehingga mengadu pada Menkeu Prubaya. Simak keluhan mereka.

Kepala daerah meminta agar Kementerian Keuangan mengembalikan anggaran daerah yang telah dipotong oleh pemerintah pusat.

Konflik Bupati–Wabup Jember sarat politik pragmatis. Pakar menilai warga yang paling dirugikan dari perseteruan elite daerah ini.

Erwin mengatakan Pemkot Bandung sudah menyiapkan kuasa hukum guna menghadapi persidangan.

Yayat, tukang las di Cirebon harus bayar PBB-P2 sebesar Rp2,3 juta, padahal penghasilannya hanya Rp120 ribu per hari.

DPRD Pati telah membentuk panitia khusus hak angket. Kemudian masih ada sejumlah tahapan sampai kemudian proses pemakzulan bisa benar-benar tercapai.

Wakil Menko Polkam menjelaskan pengawasan perlu demi mengantisipasi penolakan hingga unjuk rasa yang dilakukan warga, seperti yang terjadi di Pati.

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu berencana menggelar aksi di Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone, Selasa (!9/8/2025).

Prabowo klaim hemat Rp300 triliun dari APBN. Efisiensi ini dipuji, tapi dianggap membebani layanan publik dan menghambat pembangunan daerah.