Indeks Pemberantasan Korupsi

Menurut Jokowi penindakan korupsi saat ini harus mengedepankan pemulihan aset dan mengembalikan kerugian yang dialami negara.

Tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia suram.

PP No 105/2021 dinilai menjadi solusi agar barang-barang yang mudah mengalami penyusutan bisa terjaga nilai barangnya.

ICW menilai pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak bersungguh-sungguh memperbaiki pemberantasan korupsi dalam dua tahun terakhir.

Komisi Empat yang berisi Hatta cs. dibentuk Soeharto untuk melawan korupsi orba. Namun semua nampaknya tak berguna.

Tak hanya soal polemik TWK KPK, Koalisi Masyarakat Sipi Antikorupsi mengingatkan soal sikap Jokowi yang sepakat merevisi UU KPK pada 2019.

Rencana Polri menarik pegawai KPK yang gagal jadi ASN membuktikan bila TWK hanya akal-akalan menyingkirkan Novel Baswedan Cs.

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif.

Bambang mengingatkan, Polri berbeda dengan KPK sehingga ia khawatir ke-56 pegawai KPK justru tidak mampu beradaptasi di korps Bhayangkara.

OTT yang selalu berdekatan dengan kejadian kelembagaan yang disorot publik bisa diterjemahkan sebagai upaya menutupi hal negatif KPK era Firli.

Rencana KPK menjadikan eks napi korupsi sebagai penyuluh antikorupsi dinilai kontraproduktif. KPK didesak membatalkan rencana itu.

Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, kali ini Jokowi sama sekali tidak menyinggung isu pemberantasan korupsi terlebih penegakan HAM.

Tidak ada kabar baik mengenai pemberantasan korupsi menjelang peringatan ulang tahun Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

ICAC adalah harapan penegakan korupsi di Hong Kong. Seperti di Indonesia, ada perlawanan dari polisi. Namun ujung keduanya berbeda.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

Dewas KPK dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal dalam banyak masalah yang muncul di tubuh KPK.

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.

Presiden Jokowi telah melantik Indrianto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas KPK pengganti almarhum Artidjo Alkostar.

KPK anggap data yang digunakan ICW kurang valid, lantaran berasal dari data semester 1 (Juni 2020).

UU KPK baru lebih birokratis dan membuat kemungkinan informasi penggeledahan bocor ke luar.