Indeks Pemberantasan Korupsi

Hukum
Sabtu, 11 Juli

KPK: Setoran ke Bupati Sukoharjo Lanjutkan Tradisi Sebelumnya

Pada masa bupati sebelumnya terdapat perintah kepada jajaran BPKAD dengan kalimat "wes dilantik ojo mendeleng wae."
Hukum
Sabtu, 11 Juli

KPK: Bupati Sukoharjo Diduga Potong 40% Insentif Upah Pungut ASN

SK bupati tersebut diduga dijadikan alat untuk meminta ‘setoran upah pungut’ dari para penerima insentif.
Hukum
Sabtu, 11 Juli

Bupati dan Dua Pejabat Sukoharjo Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Selain Etik, KPK juga menetapkan Richard Tri Handoko serta Tri Mulyo sebagai tersangka.
Hukum
Sabtu, 11 Juli

Dalam Hitungan Jam, Febrie Akhirnya Mundur dari Posisi Jampidsus

Febrie menepis isu mundur dari posisi Jampidsus pada Jumat pagi, tapi hanya hitungan jam, ia akhirnya mundur.
Hukum
Sabtu, 11 Juli

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung

Surat pengunduran diri Febrie itu telah diterima langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.
News Plus
Kamis, 11 Jun

Menakar Pemberantasan Korupsi usai Pasal Perintangan Diubah MK

Fickar menyatakan, putusan MK ini telah menjawab persoalan yang ada dengan pijakan kepastian hukum yang tidak multitafsir.
Hukum
Sabtu, 7 Feb

Prabowo Sebut Koruptor Kerap Serang Balik saat Hukum Ditegakkan

Menurutnya, kelompok itu sengaja menciptakan kerusuhan dan adu domba karena tidak menginginkan pemerintahan yang bersih.
Hukum
Senin, 1 Des 2025

Victor Hartono Beri Informasi ke Kejagung, Pencekalan Dicabut

Anang menjelaskan, Kejagung mengajukan pencekalan sebagai upaya antisipasi dalam penanganan perkara dugaan korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu.
Sosial Budaya
Senin, 24 Nov 2025

Gelar Festival Film, KPK: Untuk Tanamkan Kejujuran Sejak Dini

Ibnu berharap, kehadiran Festival Film Antikorupsi dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi.
Hukum
Kamis, 16 Okt 2025

Pramono Datang ke Gedung KPK untuk Konsultasi soal Korupsi

KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi
Hukum
Sabtu, 11 Okt 2025

Kehadiran Johanis Tanak di Acara BRI Tuai Kritik, Ini Kata KPK

Pihak KPK mengatakan kegiatan itu bersifat terbuka dan Johanis Tanak hadir sebagai narasumber.
Hukum
Senin, 6 Okt 2025

Ketua KPK Sebut Pemilik Manfaat Korporasi seperti Genderuwo

Setyo, yang pernah menjabat sebagai Irjen Kementan, menyebut, para BO ini, memiliki banyak pengikut, dan kerap melakukan tindakan-tindakan luar biasa.
Hukum
Selasa, 30 Sept 2025

KPK Siap Dukung Prabowo Berantas Biang Bagi-bagi Bonus BUMN

Budi juga menyinggung soal korupsi yang menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada efisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN.
Hukum
Senin, 29 Sept 2025

Jubir Benarkan Kejagung Titip Tahanan di Rutan KPK

Jubir KPK mengatakan penitipan tahanan ini bagian dari saling dukung dengan Kejagung dalam pemberantasan korupsi.
Hukum
Senin, 29 Sept 2025

Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia dalam Keadaan Memprihatinkan

Prabowo mengaku terkejut dengan tingkat korupsi yang ditemuinya setelah dirinya memimpin menjadi Presiden, tetapi berkomitmen memberantas korupsi.
Hukum
Sabtu, 23 Agt 2025

Ketua KPK: Immanuel Ebenezer Panggil Sultan ke Tersangka Irvian

Menurut Setyo, Noel mengaku memanggil sultan kepada tersangka Irvian karena kekayaannya.
Hukum
Minggu, 17 Agt 2025

Setyo Minta Pegawai KPK Jadi Simbol Hukum yang Tak Bisa Dibeli

Setyo mengajak juga para pegawai KPK untuk menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme karena menjadi contoh penegakan integritas.
Hukum
Jumat, 1 Agt 2025

KPK Jalan Terus Berantas Korupsi meski Hasto Diberikan Amnesti

KPK tetap membantah tudingan dari Hasto Kristiyanto dan kuasa hukumnya terkait adanya kriminalisasi politik.
Hukum
Selasa, 22 Juli 2025

KPK: Wajib Koordinasi dengan Polisi di RUU KUHAP Langgar UU KPK

KPK khawatir aturan yang bertentangan dengan wewenang KPK di RUU KUHAP itu akan menjadi pintu masuk tersangka atau terdakwa lepas jerat hukum.
News Plus
Jumat, 23 Mei 2025

Menimbang Tambahan Dana Banpol untuk Cegah Korupsi

KPK mengusulkan dana besar untuk parpol dari APBN untuk mencegah praktik korupsi akibat modal besar yang harus disiapkan partai menghadapi pemilu.