Indeks Pemberantasan Korupsi

Ali Fikri berdalih sumber daya manusia yang bekerja untuk KPK merupakan profesional sehingga akan tetap bekerja secara independensi, meski deputi penindakan didominasi unsur kepolisian. 

ICW mendesak KPK bersikap transparan terhadap seleksi Deputi Penindakan, dengan membuka tahapan demi tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi.

KPK era Firli Bahuri dalam dua bulan terakhir puasa OTT, belum menyentuh kasus-kasus strategis, bahkan pencegahan pun dinilai hanya melanjutkan periode sebelumnya.

KPK masih membahas nasib salah satu penyidiknya usai terjadi polemik pengembalian ke Polri.

Pada 2019, aparat penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan) hanya mengungkap 271 kasus korupsi di Indonesia.

Kelompok Islamis seperti FPI dan PA 212 berencana menggelar demo anti korupsi. Mereka dipandang sinis karena tak punya rekam jejak di isu itu.

Semestinya KPK proaktif mencari Harun Masiku, kata Komisi III DPR.

BW mengkritik aksi Firli memasak nasi goreng. Baginya tidak ada yang penting sama sekali dari itu.

Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan selama kode etik pimpinan dan pegawai yang baru belum rampung, KPK menggunakan kode etik yang lama.

Menurut PKS Dewan Pengawas telah terbukti menghambat kerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi. 

Firli menyebut ada 3 agenda utama berkunjung ke Kemenkopolhukam yang diklaim memperkuat pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyidir balik ICW. Menurutnya ICW "paling benar."

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tahun ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi.

Mahfud menyebut keraguan terhadap pimpinan baru KPK adalah hal yang wajar dan kerap terjadi.

Kelima anggota Dewan Pengawas KPK dilantik Jokowi, Jumat, 20 Desember 2019. Berikut daftar harta kekayaan mereka.

KPK juga menyatakan pemberantasan korupsi merupakan sahabat bagi investor.

Presiden Jokowi membuka kemungkinan hukuman mati koruptor, tapi itu dianggap retorika belaka.

Pemberantasan korupsi di era Jokowi semakin diragukan usai terbitnya UU KPK baru, keringanan hukuman koruptor, putusan lepas hingga pemberian grasi koruptor.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim lembaganya telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp63 triliun.

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.