Indeks Pemberantasan Korupsi

Oce menilai kedua pasangan, yaitu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga tidak memiliki komitmen antikorupsi yang kuat di dalam visi dan misi mereka.

"Pemerintah lebih banyak pasif, alih-alih melawan wacana pelemahan KPK dengan wacana tandingan yang memiliki arah penguatan KPK," ujarnya.

"Ya diskusi saja, ya tentang korupsi lah kan ini kantor anti korupsi," kata Mahfud.

KPK menolak pasal Tipikor di RKUHP karena berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Komnas HAM melihat pengungkapan kasus Novel cenderung berjalan di tempat.

Upaya pemberantasan korupsi selama 20 tahun terakhir akan sia-sia selama korupsi tak dipandang mengancam keberlangsungan eksistensi negara.

Dubes Iran dan KPK bahas penanganan korupsi di Indonesia dan Iran.

KPK akan fokuskan upaya pencegahan korupsi di 10 daerah di Indonesia yang masuk daftar pemberantasan korupsi 2018.

Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.

Gerindra berharap KPK haruslah tetap ada di Indonesia dan menjadi lembaga resmi dalam bidang pencegahan kasus korupsi, meski apabila nanti Densus Tipikor bekerja secara efektif.

Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.

Tahun 2016, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi tercatat 62 persen, sehingga dalam satu tahun ini terjadi peningkatan 7 poin.

Ketua KPK berharap pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui pendidikan.

KPK mendukung rencana Polri membentuk Satgas Antikorupsi dan siap bekerjasama dengan lembaga baru tersebut. KPK tidak khawatir pembentukan Satgas itu mengancam eksistensi lembaganya.

Presiden Joko Widodo menerima empat orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).

Perdana Menteri India Narendra Modi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritasnya. Ia kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap para koruptor. Dalam retorika Modi, korupsi mengancam nasionalisme India.

Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Irman menyebut KPK genit dalam melakukan pemberantasan korupsi dan mirip toko kelontong yang menjual segala hal.

India memutuskan untuk menarik pecahan mata uang bernominal 500 dan 1000 rupee dari peredaran. Langkah ini diambil untuk memangkas korupsi, menarik peredaran uang ilegal dari pasar, serta menghentikan suplai logistik bagi kelompok teroris.