Indeks Pemberantasan Korupsi

Tidak ada kabar baik mengenai pemberantasan korupsi menjelang peringatan ulang tahun Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

ICAC adalah harapan penegakan korupsi di Hong Kong. Seperti di Indonesia, ada perlawanan dari polisi. Namun ujung keduanya berbeda.

Perlawanan terhadap pemecatan pegawai juga datang dari dalam KPK. Mereka semakin sering bersuara, melayangkan protes resmi, dan upaya-upaya lain.

Dewas KPK dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal dalam banyak masalah yang muncul di tubuh KPK.

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.

Presiden Jokowi telah melantik Indrianto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas KPK pengganti almarhum Artidjo Alkostar.

KPK anggap data yang digunakan ICW kurang valid, lantaran berasal dari data semester 1 (Juni 2020).

UU KPK baru lebih birokratis dan membuat kemungkinan informasi penggeledahan bocor ke luar.

Baleg menilai perampasan harta hasil pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati.

RUU Perampasan Aset tak masuk prolegnas prioritas 2021, padahal aktivis antikorupsi menilai itu penting agar keuangan negara bisa dikembalikan maksimal.

Selama tahun lalu, Dewan Pengawas KPK menerima 132 izin penyadapan dari semua izin berjumlah 517.

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

Presiden Jokowi meminta penegak hukum memiliki langkah sistematis dari hulu sampai hilir agar lebih efektif memberantas korupsi.

KPK melakukan dua OTT dalam dua hari. Salah satu di antaranya menteri. Apakah ini tanda KPK bangkit dari mati suri?

KPK melakukan pemeriksaan terhadap politisi PPP Nizar Dahlan terkait dugaan gratifikasi Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Rektor Unnes Fathur Rokhman dilaporkan ke KPK oleh mahasiswanya atas dugaan korupsi pengelolaan anggaran universitas.

KPK tetapkan Irgan Chairul Mahfiz, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP sebagai tersangka baru kasus korupsi DAK.

Menurut Firli penangkapan sebagai metode memberantas korupsi yang selama ini dilakukan KPK dinilai tidak efektif.

Menlu AS Mike Pompeo meminta pemerintah Indonesia terus memberantas korupsi.

KPK dapat mengambil alih kasus yang sedang ditangani kejaksaan setelah perpres terbit.