tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi meski sektor tersebut mendapat nilai jeblok berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.
Deputi V KSP, Jaleswari Pramowardhani menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pemberantasan korupsi pasca melihat hasil survei tersebut
"Baik dalam strategi pencegahan, penindakan, maupun pendidikan masyarakat di sisa 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin," kata Jaleswari di Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Sebagai catatan, survei Indikator menyebut 29,9 persen dari 1.213 responden menyatakan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia masih buruk. Sementara, 21,4 persen menilai baik, 2,6 persen sangat baik dan 30,2 persen sedang.
Jaleswari pun menuturkan sejumlah arahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, Jokowi memastikan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan pihak yang melakukan adalah musuh negara.
Jokowi menginstruksikan jajarannya tidak lengah dalam pemberantasan korupsi serta perbaikan tata kelola dan hukum.
"Arahan tegas presiden membawa persepsi negatif publik terhadap kinerja korupsi cenderung turun. Survei Indikator pada 2021 59,7 persen. Pada 2022 turun menjadi 42,8 persen," paparnya.
Perempuan yang juga Pengarah Tim Nasional Stranas Pemberantasan Korupsi itu menyinggung soal urgensi peningkatan kinerja penindakan korupsi.
Jaleswari mengakui, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Ia lantas mengutip hasil kinerja OTT KPK yang naik signifikan di era Jokowi. Pada masa pemerintahan sebelumnya (2004-2014), KPK hanya melakukan 36 OTT.
Sedangkan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun ketujuh, KPK sudah melakukan 133 OTT. "Data ini belum termasuk lima OTT yang dilakukan KPK pada 2022," ucapnya.
Meski ada angka penindakan tinggi, sambung Jaleswari, pemerintah terus bekerja memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Di antaranya dengan aksi pembenahan tata kelola ekspor-impor komoditas strategis, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan kanal aduan layanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
