Masuk tirto.id
tirto.id - SBIT-FSBP (Serikat Buruh Independent Taekwang - Federasi Serikat Buruh Persatuan) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengeluhkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 sebesar Rp3.737.000. Upah tersebut dinilai tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari.
Salah seorang buruh PT Taekwang Indonesia sekaligus perwakilan SBIT-FSBP Subang, Neneng Setiawati, mengatakan UMK Subang 2026 tidak sesuai harapan. Protes tersebut karena UMK Kabupaten Subang masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat. Bahkan, tertinggal jauh dari daerah tetangga seperti Purwakarta serta Karawang.
Dia membeberkan, pada tahun 2026 UMK Subang hanya sebesar Rp3.737.000. Padahal KHL Jabar yang mencapai Rp4.112.187.
"Kalau kita merujuk ke peraturan, apalagi KHL di Jawa Barat itu kan Rp 4.112.187, seharusnya UMK Subang itu tidak lebih rendah dari KHL Jawa Barat," ujar Neneng, Rabu (11/11/2026).
Neneng menjelaskan, perjuangan di Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) pada tahun 2025 sudah maksimal.
"Perjuangan kami memang kemarin di DPK sendiri sudah semaksimal mungkin, kita sudah mencapai di 0,9. Artinya perjuangan kita untuk kenaikan upah di tahun 2026 ini memang sudah maksimal, stuck di Rp3.737.000 dengan kenaikan Rp218 ribu," jelasnya.
Pembahasan UMK 2027 Terganjal SK Depekab
Sementara itu untuk UMK 2027, buruh Subang masih berjuang dan menuntut kenaikan 20 persen naik jadi Rp4,5 juta.
"Proses pembahasan untuk UMK 2027 belum dimulai, karena SK pengurus Dewan Pengupahan yang sudah disepakati oleh APINDO, buruh dan pemerintah Kabupaten Subang sejauh ini masih belum ditandatangani oleh Bupati Subang," tuturnya.
Buruh Subang terus berjuang dengan melakukan aksi unjuk rasa mendesak Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi agar segera meneken SK Depekab agar penyusunan UMK bisa segera dibahas dan diputuskan.
"Jika SK Depekab tak diteken Bupati Subang, tentunya UMK 2027 tak bisa disusun dan buruh UMK Subang terancam tidak bisa naik," tandasnya.
Harga Naik Tiap Hari, Upah Naik Setahun Sekali
Senada dengan Neneng, buruh lainnya bernama Erna juga menyoroti ketimpangan antara kenaikan upah dengan harga bahan pokok.
"Karena di sini kita kaum buruh, kenaikan upah itu kan hanya satu tahun sekali, dan kenaikan upah itu juga tidak terlalu besar, tidak seimbang dengan harga kenaikan bahan pokok yang hampir melonjaknya setiap hari seperti beras, sayuran, ayam dan telur ditambah biaya lainnya seperti BBM, kontrakan, listrik hingga air serta kebutuhan sehari-hari anak," katanya.
Jadi untuk kami kaum buruh dengan UMK Rp3,7 juta masih jauh dari kata cukup ditengah kebutuhan hidup yang semakin mahal.
"Ya kalau tidak ada lemburan di pabrik, UMK Rp3,7 juta tak cukup sama sekali untuk biaya hidup, terpaksa kita harus ngutang," ucapnya
Biaya Hidup di Subang Lebih Mahal dari Purwakarta
Senada juga dikatakan Riska, buruh Pabrik Garmen Daenong tersebut juga mengeluhkan UMK yang kecil tak cukup untuk biaya hidup ditengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
"Waktu saya kerja di Purwakarta biaya hidup lebih murah dibandingkan di Subang. Beberapa bulan lalu, harga makanan di Subang lebih mahal. Kita ambil contoh harga makanan seperti bakso, bubur, siomay di Subang harganya sudah Rp12 ribu-Rp15 ribu, di Purwakarta masih dibawah Rp10 ribu," ucapnya.
Selain itu harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, sayur mayur, terus merangkak naik,
"Beras paling murah udah Rp13 ribu, MinyaKita sudah tembus Rp18 ribu per liter, sayuran juga naik antara Rp1.000-2.000,
Selain itu biaya BBM juga naik karena tak ada jemputan, sehingga terpaksa menggunakan motor.
"BBM Pertamax udah Rp17.000 selama 5 hari kerja butuh sekitar 4 liter. Karena sekalipun ada pertalite agak sedikit susah dan antri lama. Belum lagi ditambah bekal sekolah anak di SMP dan SD, serta bayar Cicilan motor yang hampir Rp1 juta per bulan," katanya.
Tentunya saya secara pribadi dan harapan kaum buruh Subang berharap UMK 2027 bisa tembus Rp4,5 juta agar selisihnya tidak jauh dengan UMK Purwakarta dan Karawang.
"Saat ini UMK Subang selisihnya hampir mencapai Rp1,3 juta dengan UMK kabupaten tetangga, Purwakarta, yang mencapai Rp5.052.956, sementara dengan Karawang selisihnya mencapai Rp2,1 juta, UMK Karawang mencapai Rp5.886.853," katanya.
Ibu 2 Anak: Maunya UMK Rp4,5 Juta Sesuai KHL
Buruh lainnya, Pika dari PT TKG Indonesia, mengaku sebagai ibu dengan dua anak. Menurutnya, UMK Kabupaten Subang saat ini sangat tidak cukup.
"Ya kalau menurut saya UMK Subang sekitar Rp4,5 juta lah atau setidaknya sesuai KHL saja. Sudah mencukupi, insya Allah," kata Pika.
Ia menambahkan, dengan biaya sekolah anak dan bahan pokok yang mahal, UMK Rp3,7 juta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Bagi saya seorang ibu dengan anak dua, apalagi biaya sekolah, ditambah bahan pokok itu tidak cukup sebetulnya. Tapi ya gimana lagi kita hanya bisa berusaha dan berjuang semaksimal mungkin supaya kita bisa dapat upah lebih dari KHL untuk next selanjutnya," tuturnya.
Para buruh kini berharap perjuangan untuk UMK Subang 2027 bisa mencapai Rp4,5 juta dan disetujui pemerintah.
"Kita sudah 2 kali demo untuk memperjuangkan UMK 2027 sebesar Rp4,5 juta. Mudah-mudahan bisa ter-ACC, sekalipun hingga saat ini SK Depekab masih belum diteken Bupati, namun kami akan terus berjuang turun ke jalan agar SK tersebut segera diteken agar ada kenaikan upah. Kalau SK Depekab tidak diteken, tentunya UMK Subang tak bisa naik," harap Pika.
Buruh Ancam Kepung Kantor Bupati Subang 2 Hari
Subang Info sudah berupaya menyampaikan aspirasi buruh dan warga yang menuntut kenaikan UMK Kabupaten Subang jadi Rp4,5 juta pada pemangku jabatan di pemkab setempat. Namun, sampai berita ini dirilis belum ada tanggapan apa pun.
Pembahasan mengenai UMK 2027 juga belum bisa dilakukan karena Bupati Subang hingga sekarang belum menandatangani SK Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab).
Akibatnya, pembahasan mengenai UMK 2027 belum dapat berjalan. Meskipun buruh menuntut kenaikan UMK hingga Rp4,5 juta, tuntutan tersebut belum bisa dibahas apabila SK Depekab belum ditandatangani oleh Bupati.
Oleh sebab itu, buruh berencana menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (12/11/2026) dan Jumat (13/11/2026) dengan mengepung Kantor Disnaker dan Kantor Bupati Subang. Aksi tersebut dilakukan untuk kembali mendesak Bupati Subang agar segera menandatangani SK Depekab sehingga pembahasan UMK 2027 dapat segera dimulai.
=============
Subang Info adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Subang Info
Editor: Siti Fatimah
