APBN Bocor 30 Persen, Prabowo Ingin Sentralisasi Pengadaan

tirto.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran kekayaan negara yang diperkirakan mencapai 30 persen setiap tahunnya. Salah satu titik kebocoran terbesar bersumber dari inefisiensi belanja barang dan jasa pemerintah yang nilainya ditaksir menyentuh angka Rp480 triliun.

Prabowo memaparkan, estimasi angka kebocoran raksasa tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam kalkulasi tersebut, tercatat sekitar sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan khusus untuk belanja barang dan jasa. Dari total belanja tersebut, sekitar 40 persen di antaranya dinilai hangus akibat pengelolaan yang tidak efisien. Dengan asumsi pagu belanja barang dan jasa mencapai Rp1.200 triliun, maka potensi pemborosan anggaran negara diperkirakan mencapai Rp480 triliun.

"Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. 30 persen. Artinya 30 persen APBN kita bocor," kata Prabowo dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-15 Partai NasDem, di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.

"Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga. Dan beliau hitung dari belanja barang ini 40 persen hangus. Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun. Kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu adalah berapa? Hampir 30 miliar dolar. Hangus," lanjutnya.

Menurut Prabowo, besarnya potensi pemborosan tersebut menjadi indikator kuat bahwa persoalan tata kelola anggaran pemerintah selama ini berakar pada karut-marutnya manajemen dan pengadaan barang atau jasa di berbagai tingkat instansi.

Kepala Negara mencontohkan, selama ini pemerintah daerah cenderung melakukan proses pengadaan barang secara parsial dan sendiri-sendiri.

Padahal, kebutuhan barang dan jasa lintas daerah relatif seragam, mulai dari pengadaan bus, mobil pemadam kebakaran, perangkat komputer, hingga pasokan obat-obatan untuk rumah sakit umum daerah.

Kondisi yang terfragmentasi inilah yang memicu timbulnya disparitas harga, di mana harga barang yang dibeli oleh satu pemerintah daerah bisa jauh lebih mahal dari daerah lain meskipun jenis dan spesifikasinya sama persis.

"Setiap provinsi butuh bus. Setiap provinsi butuh pemadam kebakaran. Tapi masing-masing belanja sendiri. Setiap provinsi, setiap kabupaten butuh komputer. Setiap kabupaten butuh obat di rumah sakit. Untuk beli obat masing-masing rumah sakit beli obat sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, sendiri. Harganya bisa berbeda," ujarnya.

Merespons karut-marut tersebut, Prabowo menilai pola pengadaan anggaran pemerintah mutlak harus diubah melalui sistem konsolidasi belanja terpusat.

Ia menggagas agar pengadaan barang dan jasa massal dilakukan lewat satu badan tunggal, sehingga negara memiliki daya tawar yang kuat untuk memperoleh harga yang jauh lebih murah dan efisien dari pihak penyedia.

Konsolidasi pengadaan ini diyakini mampu menyelamatkan 40 persen kebocoran belanja barang dan jasa pemerintah sebagaimana proyeksi dari LKPP.

"Kalau kita efisien, kalau semua partai kompak, ya. Kalau nanti kita belanja satu badan belanja sendiri, tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan. Kita bisa menghemat mungkin 40 persen yang dilaporkan LKPP. Kita bisa menghemat 30 miliar dolar," kata Prabowo.

Presiden menyadari bahwa penghematan berskala makro tersebut tidak bisa direalisasikan dalam hitungan malam. Oleh karena itu, pembenahan sistem pengadaan harus dimulai sejak dini agar kerugian triliunan rupiah tidak terus-menerus menjadi tradisi tahunan.

"Mungkin tidak segera, tapi kalau kita tidak berusaha, 30 miliar dolar hilang. Rp480 triliun. Saudara-saudara, hanya dari belanja kita sendiri. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi kebocoran-kebocoran lain," tuturnya.