Indeks Pemberantasan Korupsi

MAKI memprotes penghitungan pemberian kebebasan bersyarat untuk sejumlah napi koruptor pada Selasa, 6 September 2022 kemarin.

ICW menilai pidato Jokowi soal pemberantasan korupsi berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

Jokowi menegaskan soal keseriusan pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi. Bagaimana praktiknya selama ini?

Presiden Jokowi mengeklaim aparat penegak hukum terus bergerak untuk memberantas praktik korupsi.

Bak lingkaran setan, memburuknya penilaian publik ke KPK salah satunya disebabkan lambannya kinerja KPK dalam menangkap buronannya.

KSP mengklaim KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah OTT.

Meski kepercayaan publik ke KPK menurun, Plt Jubir KPK masih berharap kinerja KPK bisa berdampak nyata kemajuan pembangunan nasional.

Menurut PSI hasil survei mestinya dijadikan sebagai bahan evaluasi, bukan satu-satunya cara untuk membubarkan KPK.

Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi masih cenderung buruk.

Jargon pencegahan yang disebut-sebut pimpinan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi ternyata tidak memberikan nilai positif.

Nilai kerugian negara akibat korupsi semakin meningkat, menurut ICW mengindikasikan pengelolaan anggaran oleh pemerintah semakin buruk setiap tahunnya.

Zaenur menilai, Ketua KPK tidak bisa dipecat oleh Jokowi karena presiden bukan atasan KPK. Firli Bahuri disarankan mundur.

ICW mendorong sita jaminan kepada koruptor untuk meningkatkan pemulihan keuangan negara di kasus korupsi.

Imbas putusan MA terhadap PP 99/2012 dinilai tidak akan membuat koruptor jera.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

Pemotongan hukuman Edhy Prabowo oleh MA dikhawatirkan menjadi penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi.

Jaksa Agung berpendapat penanganan perkara korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan kerugian keuangan negara.

MAKI nilai Nurhayati mestinya mendapat apresiasi karena berani mengungkap praktik rasuah di instansinya dan hukum mesti melindunginya.

Zaenur nilai KPK berhak memiliki himne dan mars. Persoalan bermula, ketika istri Firli Bahuri terlibat dan karyanya menjadi identitas bagi KPK.

KPK mencatat ada lima modus korupsi yang biasa dipakai para kepala daerah dalam menggarong duit negara.