Indeks Pemberantasan Korupsi

KPK memutuskan banding dalam kasus RJ Lino karena belum dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti oleh hakim.

Wapres Ma'ruf menekankan komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial atau administratif saja.

Zaenur berharap Kortas menangani kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar dan korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kapolri Sigit akan membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Akahkah efektif dalam memberantas rasuah?

ICW menilai pidato Jokowi di Hakordia 2021 jangan hanya menebar janji-janji manis terkait pemberantasan korupsi.

Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri menilai pidato Jokowi saat Hakordia 2021 hanya retorika yang tidak merefleksikan situasi lapangan.

Menurut Jokowi pencegahan korupsi lebih fundamental daripada penindakan hukum seperti penangkapan. Ketua KPK Firli Bahuri mengamini.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Presiden Jokowi mewanti-wanti jangan sampai investor kapok karena masalah perizinan dan korupsi.

Menurut Jokowi penindakan korupsi saat ini harus mengedepankan pemulihan aset dan mengembalikan kerugian yang dialami negara.

Tren vonis ringan kasus korupsi dan obral remisi dinilai semakin membuat pemberantasan korupsi di Indonesia suram.

PP No 105/2021 dinilai menjadi solusi agar barang-barang yang mudah mengalami penyusutan bisa terjaga nilai barangnya.

ICW menilai pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak bersungguh-sungguh memperbaiki pemberantasan korupsi dalam dua tahun terakhir.

Komisi Empat yang berisi Hatta cs. dibentuk Soeharto untuk melawan korupsi orba. Namun semua nampaknya tak berguna.

Tak hanya soal polemik TWK KPK, Koalisi Masyarakat Sipi Antikorupsi mengingatkan soal sikap Jokowi yang sepakat merevisi UU KPK pada 2019.

Rencana Polri menarik pegawai KPK yang gagal jadi ASN membuktikan bila TWK hanya akal-akalan menyingkirkan Novel Baswedan Cs.

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif.

Bambang mengingatkan, Polri berbeda dengan KPK sehingga ia khawatir ke-56 pegawai KPK justru tidak mampu beradaptasi di korps Bhayangkara.

OTT yang selalu berdekatan dengan kejadian kelembagaan yang disorot publik bisa diterjemahkan sebagai upaya menutupi hal negatif KPK era Firli.

Rencana KPK menjadikan eks napi korupsi sebagai penyuluh antikorupsi dinilai kontraproduktif. KPK didesak membatalkan rencana itu.

Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, kali ini Jokowi sama sekali tidak menyinggung isu pemberantasan korupsi terlebih penegakan HAM.