Indeks Pelanggaran Ham

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Menurut KontraS, jika benar Zainudin meninggal akibat mengalami tindak kekerasan oleh oknum polisi, berarti oknum tersebut telah melanggar hukum.

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Lagi-lagi warga sipil jadi korban perebutan wilayah yang tak berkesudahan.

Komnas HAM dikritik belum memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di level ASEAN.

Kejaksaan Agung dinilai tidak bisa terus menyatakan bahwa berkas bukti permulaan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum lengkap.

Cerita seorang bocah dari Nias yang divonis mati atas kasus pembunuhan yang tak pernah dilakukannya.

Mata rantai pembunuhan di Papua tumbuh subur akibat pelakunya kebal hukum, menurut laporan Amnesty Internasional Indonesia.

Menurut Amnesty, ada 34 kasus pembunuhan di Papua yang pelakunya berasal dari kepolisian dan 23 kasus pelaku berasal dari militer.

Tuntutan hidup, kemiskinan, serta anggapan bahwa anak adalah "urusan privat" merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pekerja anak bermunculan.

Dalihnya menciptakan stabilitas, tapi, ditempuh dengan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Korbannya? Lagi-lagi masyarakat kelas bawah.

Choirul Anam memastikan ada temuan pelanggaran HAM dalam kasus Novel Baswedan.

Undang-undang mengamanatkan kejahatan HAM mesti diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekeluargaan.

Wapres Jusuf Kalla menganggap permintaan hak penyidikan dan penuntutan penyelesaian kasus HAM oleh Komnas HAM sebagai sesuatu yang berlebihan.

"Ini [DKN] melengkapi supaya ada solusi, jangan terkatung-katung. Tapi yang jauh lebih penting sekarang dan masa depan," kata Jimly.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.

Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.

Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.

Komnas HAM menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai hasil penyelidikan lembaga itu.