Indeks Pelanggaran Ham

Jika pasal Guantanamo dihidupkan lagi akan membuat pembahasan RUU Terorisme menjadi molor karena harus merombak pasal-pasal yang lain juga.

Sejumlah aktivis koalisi kelompok perempuan, organisasi buruh, dan aktivis HAM menggelar aksi memperingati 25 tahun kematian Marsinah di Taman Aspirasi Monas, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Penghilangan paksa, penculikan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa dan lainnya adalah sebagian pelanggaran HAM di Korea Utara yang tercatat.

Poro Duka, warga desa Patiala Bawa, Sumba Barat, ditembak polisi. Dadanya bolong. Ia mati seketika karena membela tanah adat.

Pada tahun terakhir kepemimpinannya, ia harus buktikan bahwa ia serius menepati janji pada masa kampanye dulu.

“Upaya kami saat ini memang fokus memacu investasi masuk, tapi tidak lantas menyampingkan HAM."

Perbedaan cara pikir hakim MK terhadap kasus HAM disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa putusan MK tentang pelanggaran HAM berbeda-beda.

Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Kalimantan.

Pelanggaran HAM berat bila dimasukkan dalam KUHP akan menjadi tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus.

Baris jemaah.
Hujan panah di tengah
panasnya timah.

Komisioner HAM PBB percaya bahwa Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam penyelesaian kasus Rohingya.

Komnas HAM juga meminta agar Komisioner tinggi HAM PBB mau membantu menyelesaikan masalah Papua.

Dari tinjauan awal terhadap 321 perusahaan, 206 di antaranya teridentifikasi terlibat bisnis terkait permukiman Tepi Barat yang diduduki Israel.

Kedatangan Menhan AS ke Indonesia membuka kembali peluang pencabutan larangan kerja sama antar militer kedua negara khususnya dengan Kopassus.

Memang agak mustahil untuk mengadili pemerintah atas kesalahan pelanggaran HAM masa lalu, tapi Anda harus terus berupaya atas nama humanisme.

Laporan ahli hukum mengatakan pemimpin Korea Utara dan pejabat lainnya melakukan kejahatan terhadap tahanan politik berupa bukti pembunuhan dan penyiksaan sistematis.

Indikator lain terkait penanganan kasus pelanggaran HAM juga muncul, seperti dikeluarkannya Perppu Ormas yang dinilai melanggar hak untuk berpikir, berkeyakinan, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi.

LBH Jakarta menilai Presiden Jokowi tak pernah memenuhi janjinya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Akibat minimnya perhatian pemerintah dalam proses penegakan HAM, tidak sedikit warga Papua yang menjadi korban HAM tidak percaya pemerintah.

KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.