Indeks Pelanggaran Ham

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.

PDIP menyebut kasus Kudatuli sebagai tanggung jawab negara.

Laporan kolaborasi antara Tirto, CNNIndonesia TV, dan Jaring.id: Polisi gagal melindungi anak-anak dalam ricuh Bawaslu, 21-22 Mei.

"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.

Amnesty International Indonesia menemui jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas soal kerusuhan Mei 2019.

Sebuah perusahaan perkebunan tebu bernama PT MSM diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumba Timur.

KontraS menilai kewenangan diskresi masih sering disalahgunakan oleh aparat kepolisian.

Cerita di balik video penyiksaan di Kampung Bali pada aksi Bawaslu sebulan lalu. Kolaborasi antara Tirto.id dan Jaring.id.

Amnesty International Indonesia mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang memuat temuan lembaga itu soal bukti pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian pada 21-23 Mei 2019. 

Hasil investigasi Amnesty International Indonesia menyimpulkan aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada 21-23 Mei 2019.

Jokowi mewacanakan aktivis 1998 jadi menteri di pemerintahannya. Namun, keberadaan mereka dinilai bukan jaminan selesaikan kasus HAM masa lalu.

Sejak Duterte berkuasa, 198 petani dibunuh aparat militer dan preman bayaran korporasi.

Kendati sudah berumur lebih dari seperempat abad, Undang-Undang membuat sepak terjang Komnas HAM sedikit banyak terbentur.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pengusutan terhadap dalang kerusuhan dalam aksi massa pada 21-22 Mei 2019. Koalisi juga meminta kinerja Polri dalam pengamanan aksi itu dievaluasi.

"Enak Jamanku, Toh?"

Amnesty International Indonesia menyebut bahwa anggota Polri tidak boleh LGBT cenderung menyesatkan dan bernada diskriminatif.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas Ditjen PAS menjadi ironi mengingat Kemenkumham adalah lembaga yang mengurusi hak asasi manusia.

Pegiat HAM menilai Jokowi dan Prabowo sama-sama punya andil dalam persoalan HAM, sehingga tak menyelesaikan masalah.