Indeks Pelanggaran Ham

Komitmen Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dipertanyakan oleh aktivis setelah memenangi Pilpres 2019.

Pegiat hak asasi manusia (HAM) tetap menagih komitmen Jokowi usai dinyatakan menang dalam hitung cepat Pilpres 2019. 

A.M. Hendropriyono dulunya perwira muda baret merah yang cemerlang. Pembantaian Talangsari dan pembunuhan Munir membuat namanya sering disebut dalam masalah HAM.

Korban penculikan aktivis 1998 tidak satu suara dalam Pilpres 2019. Mereka saling tuding soal keterlibatan Prabowo Subianto.

Hariz Azhar menilai pemerintah punya niat jahat dalam deklarasi damai Talangsari yakni menghilangkan jejak kasus pelanggaran HAM berat di luar jalur hukum.

Penderitaan dan diskriminatif yang Amir rasakan puluhan tahun hanya dijawab lewat deklarasi damai yang dinilai menyalahi prosedur hukum.

Kata Usman, kasus talangsari seharusnya diselesaikan oleh DPR RI Komisi III, Kejaksaan Agung, serta melalui rekomendasi Komnas HAM.

Mereka kecewa dan khawatir deklarasi tersebut membuat Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Talangsari.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.

Wiranto adalah Menkopolhukam. Dia semestinya pakai instrumen hukum untuk membuktikan tuduhan Kivlan Zen soal siapa di balik kerusuhan 98, bukan malah menawarkan sumpah pocong.

Deklarasi Damai Talangsari oleh Kemenkopolhukam merengut hak korban dan keadilan serta mendelegitimasi DPR, Kejagung, dan Komnas HAM.

Kejaksaan Agung berencana mengembalikan berkas laporan penyelidikan kasus pembunuhan dukun santet kepada Komnas HAM. 

Arsul menuturkan, jika pendekatan non-yudisial belum dipastikan akan ditempuh Jokowi jika terpilih lagi menjadi presiden.

Komnas HAM meminta TKN untuk mengingatkan Jokowi agar berkomitmen melaksanakan delapan rekomendasi lembaga tersebut. 

Komnas HAM menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak melanggar HAM.

Faldo Maldini berpendapat aspirasi soal referendum Papua seharusnya bisa diperjuangkan secara politik. Menurut Jubir BPN Prabowo itu, wacana tersebut juga perlu didiskusikan di publik.  

Personel Bundeswehr dibolehkan menolak perintah atasan jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

YLBHI menyatakan pernyataan dukungan dari Muchdi PR menambah daftar purnawirawan jenderal yang bermasalah terkait kasus HAM. 

Dukungan Muchdi kepada Jokowi-Ma'ruf dinilai semakin menegaskan Jokowi tidak bersih lingkarannya dari pelanggaran HAM.

TKN Jokowi tak ambil pusing dengan latar belakang Muchdi yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir.