Masuk tirto.idIndeks Pelanggaran Ham
Agar Investigasi Penembakan Demonstran Tak Lagi Menguap Begitu Saja
Penembakan terhadap demonstran terus berulang. Polisi perlu bentuk tim investigasi independen untuk menghindari bias.
Wiranto Didesak Mundur sebagai Menkopolhukam. Dan Itu Wajar Belaka
Wiranto dianggap gagal jadi Menkopolhukam. Dia pun didesak mundur saja sebelum masa kerjanya benar-benar selesai.
Sampai Kapan Polisi Tutup Akses Soal Mahasiswa Ditahan & Hilang?
Polisi masih belum terbuka soal jumlah mahasiswa dan pelajar yang ditahan dan korban orang hilang selama demo mahasiswa penolakan RKUHP & Revisi UU KPK.
Jokowi Dianggap Tak Pantas Digelari Putera Reformasi oleh Trisakti
Jokowi tidak menuntaskan kasus Tragedi Trisakti. Karena itu dia dianggap tidak pantas menyandang gelar Putera Reformasi.
Hukuman Kebiri Masih Dimasalahkan, Kok Aparat Diberi Penghargaan?
Pemberian penghargaan kepada aparat yang menjatuhkan hukuman kebiri tak bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah menangani kekerasan seksual.
RKUHP Dinilai Ancam Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu
KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Usut Tuntas Sebab Kerusuhan di Manokwari Jangan Sebatas Janji
Wiranto bilang pemerintah akan mengusut kerusuhan Manokwari, termasuk penyebabnya: pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pegiat HAM tak yakin itu terealisasi.
Jelang Habis Masa Bakti, DPR Minta Pemerintah Selesaikan Kasus HAM
Dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, tidak ada satu pun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019.
Mabes Polri Klaim Jalankan HAM Seperti Disinggung di Pidato Jokowi
Mabes Polri memastikan kepolisian selalu profesional dalam penegakan hukum dan siap dikoreksi bila ada kesalahan.
Komnas HAM Punya Bukti Kuat Pelanggaran HAM di Tragedi Paniai
Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua.
LBH Jakarta: Aksi Polisi di Program Televisi Cenderung Pencitraan
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.
PDIP Tak Mau Desak Jokowi Bereskan Pengungkapan Kasus Kudatuli
PDIP menyebut kasus Kudatuli sebagai tanggung jawab negara.
Kekerasan terhadap Anak pada 21-22 Mei: Dipukul, Disundut, Direndam
Laporan kolaborasi antara Tirto, CNNIndonesia TV, dan Jaring.id: Polisi gagal melindungi anak-anak dalam ricuh Bawaslu, 21-22 Mei.
Respons Polri Usai Lembaganya Banyak Dilaporkan ke Komnas HAM
"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.
Kerusuhan 22 Mei, Amnesty: Siapapun Pelanggar HAM Harus Dihukum
Amnesty International Indonesia menemui jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas soal kerusuhan Mei 2019.
Perusahaan Tebu Diduga Langgar HAM Masyarakat Adat di Sumba Timur
Sebuah perusahaan perkebunan tebu bernama PT MSM diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumba Timur.
KontraS Sebut Diskresi Kepolisian Masih Sering Disalahgunakan
KontraS menilai kewenangan diskresi masih sering disalahgunakan oleh aparat kepolisian.
Kisah Cinta dari Ricuh Jakarta: Mencari Markus
Cerita di balik video penyiksaan di Kampung Bali pada aksi Bawaslu sebulan lalu. Kolaborasi antara Tirto.id dan Jaring.id.
Amnesty Surati Jokowi Terkait Penyiksaan oleh Polisi pada 21-23 Mei
Amnesty International Indonesia mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang memuat temuan lembaga itu soal bukti pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian pada 21-23 Mei 2019.
Investigasi Amnesty International: Polisi Langgar HAM di 21-23 Mei
Hasil investigasi Amnesty International Indonesia menyimpulkan aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada 21-23 Mei 2019.
