Indeks Pelanggaran Ham

Kata Usman, kasus talangsari seharusnya diselesaikan oleh DPR RI Komisi III, Kejaksaan Agung, serta melalui rekomendasi Komnas HAM.

Mereka kecewa dan khawatir deklarasi tersebut membuat Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Talangsari.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.

Wiranto adalah Menkopolhukam. Dia semestinya pakai instrumen hukum untuk membuktikan tuduhan Kivlan Zen soal siapa di balik kerusuhan 98, bukan malah menawarkan sumpah pocong.

Deklarasi Damai Talangsari oleh Kemenkopolhukam merengut hak korban dan keadilan serta mendelegitimasi DPR, Kejagung, dan Komnas HAM.

Kejaksaan Agung berencana mengembalikan berkas laporan penyelidikan kasus pembunuhan dukun santet kepada Komnas HAM. 

Arsul menuturkan, jika pendekatan non-yudisial belum dipastikan akan ditempuh Jokowi jika terpilih lagi menjadi presiden.

Komnas HAM meminta TKN untuk mengingatkan Jokowi agar berkomitmen melaksanakan delapan rekomendasi lembaga tersebut. 

Komnas HAM menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak melanggar HAM.

Faldo Maldini berpendapat aspirasi soal referendum Papua seharusnya bisa diperjuangkan secara politik. Menurut Jubir BPN Prabowo itu, wacana tersebut juga perlu didiskusikan di publik.  

Personel Bundeswehr dibolehkan menolak perintah atasan jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

YLBHI menyatakan pernyataan dukungan dari Muchdi PR menambah daftar purnawirawan jenderal yang bermasalah terkait kasus HAM. 

Dukungan Muchdi kepada Jokowi-Ma'ruf dinilai semakin menegaskan Jokowi tidak bersih lingkarannya dari pelanggaran HAM.

TKN Jokowi tak ambil pusing dengan latar belakang Muchdi yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir. 

"Negara berutang banyak pada Aceh dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," tutup Andi.

Instruksi Jaksa Agung mengarah ke perampasan buku, sehingga membayakan sistem hukum, karena melawan Mahkamah Konstitusi soal kewenangan pelarangan buku harus berdasar putusan peradilan.

Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan kasus pembantaian 'dukun santet' pada 1998. Kejaksaan akan melanjutkan itu ke tingkat penyidikan.

Lukas Tumiso, bekas tahanan politik, masa bodoh dengan pilpres-pilpresan. Bagi dia reformasi sama saja seperti Orde Baru. Pemerintah cuek dengan orang-orang sepertinya.

KontraS menilai jawaban-jawaban Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selama sesi satu hingga dua masih ambigu.

Dalam Debat Pilpres 2019, Jokowi menyatakan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seharusnya sudah tuntas setelah peristiwanya terjadi.