Indeks Pelanggaran Ham

Polisi masih belum terbuka soal jumlah mahasiswa dan pelajar yang ditahan dan korban orang hilang selama demo mahasiswa penolakan RKUHP & Revisi UU KPK.

Jokowi tidak menuntaskan kasus Tragedi Trisakti. Karena itu dia dianggap tidak pantas menyandang gelar Putera Reformasi.

Pemberian penghargaan kepada aparat yang menjatuhkan hukuman kebiri tak bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah menangani kekerasan seksual.

KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Wiranto bilang pemerintah akan mengusut kerusuhan Manokwari, termasuk penyebabnya: pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pegiat HAM tak yakin itu terealisasi.

Dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, tidak ada satu pun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019.

Mabes Polri memastikan kepolisian selalu profesional dalam penegakan hukum dan siap dikoreksi bila ada kesalahan.

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.

PDIP menyebut kasus Kudatuli sebagai tanggung jawab negara.

Laporan kolaborasi antara Tirto, CNNIndonesia TV, dan Jaring.id: Polisi gagal melindungi anak-anak dalam ricuh Bawaslu, 21-22 Mei.

"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.

Amnesty International Indonesia menemui jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas soal kerusuhan Mei 2019.

Sebuah perusahaan perkebunan tebu bernama PT MSM diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumba Timur.

KontraS menilai kewenangan diskresi masih sering disalahgunakan oleh aparat kepolisian.

Cerita di balik video penyiksaan di Kampung Bali pada aksi Bawaslu sebulan lalu. Kolaborasi antara Tirto.id dan Jaring.id.

Amnesty International Indonesia mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang memuat temuan lembaga itu soal bukti pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian pada 21-23 Mei 2019. 

Hasil investigasi Amnesty International Indonesia menyimpulkan aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada 21-23 Mei 2019.

Jokowi mewacanakan aktivis 1998 jadi menteri di pemerintahannya. Namun, keberadaan mereka dinilai bukan jaminan selesaikan kasus HAM masa lalu.

Sejak Duterte berkuasa, 198 petani dibunuh aparat militer dan preman bayaran korporasi.