tirto.id - Wiranto dianggap gagal menjabat Menkopolhukam, posisi yang dia emban sejak 27 Juli 2016. Desakan agar bekas Panglima Angkatan Bersenjata ini mundur pun mengemuka.
"Kami meminta [presiden] mencopot Menkopolhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dalam keterangan pers, Jumat (27/9/2019) lalu.
Komisi III adalah mitra kerja sekaligus pengawas kinerja Kemenkopolhukam.
Indikasi kegagalan Wiranto yang paling terlihat adalah: dia tidak bisa mengantisipasi aparat polisi berbuat represif. Buktinya, Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo angkatan 2016, mati ditembak dengan peluru tajam saat berdemonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (26/9/2019).
Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari para saksi mata, Randi diduga ditembak dari jarak dekat. Dari foto korban yang kami terima, ada luka berbentuk lingkaran di bagian dada kananya.
Muhammah Yusuf Kardawi (19), demonstran dari Teknik D-3 UHO, juga meninggal dunia dalam peristiwa yang sama.
"Jangan [mengamankan demonstrasi mahasiswa] dengan kekerasan dan represif. Siapa aparat yang terlibat, peluru apa yang telah membunuh adik-adik mahasiswa. Jika polisi menggunakan peluru karet, mahasiswa pasti tidak akan mati," tambahnya.
Randi dan Yusuf menambah daftar hitam orang-orang yang tewas karena menyuarakan aspirasinya. Dalam aksi menentang hasil pilpres di Jakarta 21-22 Mei lalu, sembilan orang meninggal. Hingga kini tak jelas sudah sampai mana proses investigasinya.
Belum lagi kejadian serupa di Papua beberapa hari yang lalu.
Desakan agar Wiranto pensiun saja juga dikemukakan lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial.
Kepada reporter Tirto, Jumat (27/9/2019), Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan memang sudah saatnya Joko Widodo mengganti Wiranto jika dia benar-benar "berkomitmen membangun situasi jalannya pemerintahan yang menghormati HAM dan demokrasi dalam politik, hukum, dan keamanan."
Menurutnya taktik Wiranto sejak dulu memang keliru tiap kali merespons konflik dan ekspresi politik warga.
"Beberapa statement, langkah-langkah yang dibuat Pak Wiranto yang kontraproduktif, itu sudah jadi bukti kalau dia memang harusnya diganti," tegasnya.
Saat menghadapi kerusuhan di Papua, alih-alih memilih jalan dialog, Wiranto lebih suka menambah jumlah aparat. Dia juga menuding Benny Wenda-lah otak kerusuhan di Papua.Ketika demonstrasi mahasiswa meluas, Wiranto malah bilang "demo sudah tidak relevan." Menurutnya ada jalan lain yang jauh lebih terhormat dari itu. Dia juga menyebut gerakan potensial ditunggangi--tuduhan yang dibantah keras para mahasiswa.
Wiranto juga menyarankan agar masyarakat lebih percaya terhadap informasi resmi dari aparat. Dalam kasus demo di Jakarta, aparat malah pernah menyebar hoaks. Pun dengan kasus Papua.
"Dari awal kami sudah mempertanyakan mengapa Jokowi mengangkat dia jadi Menkopolhukam. Dia dipertanyakan dari sisi integritas, komitmen, terutama soal HAM," pungkas Ghufron.
Tidak Berlebihan
Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan desakan legislatif dan sipil agar Wiranto dicopot saja sama sekali "tidak berlebihan" meski "sedikit tidak relevan mengingat kerjanya (dalam periode pertama pemerintahan Jokowi) tinggal beberapa hari lagi."
"Mereka punya data yang banyak dan sah-sah saja memberikan kritik. Indikator ketidakmampuan Wiranto dalam mengendalikan organ-organ, terutama aparat negara, terlihat lewat kontroversi yang muncul," kata Ismail saat dihubungi reporter Tirto.
Ismail juga punya penilaian serupa. Wiranto adalah 'orang lama' dalam politik Indonesia yang tak inovatif menangani konflik. Artinya, dia masih doyan pakai cara-cara lawas.
"Wiranto dibesarkan di era otoritarianisme, sementara tantangan hari ini jelas berbeda. Dulu enggak ada demonstrasi digital. Kalau masih pakai cara konvensional ya tentu kontraproduktif."
"Contoh ada orang mengkritik di medsos atau galang dana di internet seperti Ananda Badudu, tapi dipidana. Di negara-negara maju, orang yang tidak mengikuti demo di jalanan akan kontribusi via uang sebagai dukungan, dan itu tak bisa dipidana," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
