Aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, menarik perhatian publik, terutama orasi berapi-api dari Raden Roro Reno yang mengkritik kebijakan pemerintah lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan pendidikan gratis.
Menanggapi aksi ini, Mensesneg Prasetyo Hadi, atas perintah Presiden Prabowo, menemui massa dan berjanji meninjau tuntutan, termasuk evaluasi program MBG, transparansi pajak, serta penolakan revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI. Pemerintah dan DPR menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut, sementara aksi ini mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan demi kesejahteraan bangsa.
"Dengan ini saya menyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi," kata Hadi di atas mobil komando. Lantas, seorang koordinator aksi dengan menggunakan mikrofon, dari atas mobil komando memotong omongan Hadi. Lalu, meminta Hadi untuk bergabung di atas mobil komando.
Saat Hadi berada di atas mobil komando, koordinator aksi kemudian membacakan sejumlah tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah.
Sejumlah tuntutan tersebut, antara lain agar mengkaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025, tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis (MBG), tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.
Selanjutnya, tolak dwifungsi TNI, mengesahkan RUU Perampasan Aset, meningkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional, menolak impunitas & tuntaskan HAM berat, dan menolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Setalah mendengarkan tuntutan, Hadi mengambil alih mikrofon dan mulai berbicara kepada massa aksi.
Dia mengakui menghampiri mahasiswa sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. Hadi mengeklaim yang dituntut massa aksi tengah diperjuangkan pemerintah. Salah satunya, permohonan peninjauan ulang program MBG dan lebih mementingkan pendidikan gratis.
"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," tuturnya.
Sementara itu, koordinator aksi mengultimatum pihak Istana, untuk menindaklanjuti tuntutan ini dalam waktu 2x24 jam.
"Kawan-kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak Istana, kita beri waktu selama 2x24 jam," kata koordinator aksi dari atas mobil komando.
Menanggapi aksi ini, Mensesneg Prasetyo Hadi, atas perintah Presiden Prabowo, menemui massa dan berjanji meninjau tuntutan, termasuk evaluasi program MBG, transparansi pajak, serta penolakan revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI. Pemerintah dan DPR menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut, sementara aksi ini mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan demi kesejahteraan bangsa.
"Dengan ini saya menyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi," kata Hadi di atas mobil komando. Lantas, seorang koordinator aksi dengan menggunakan mikrofon, dari atas mobil komando memotong omongan Hadi. Lalu, meminta Hadi untuk bergabung di atas mobil komando.
Saat Hadi berada di atas mobil komando, koordinator aksi kemudian membacakan sejumlah tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah.
Sejumlah tuntutan tersebut, antara lain agar mengkaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025, tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis (MBG), tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.
Selanjutnya, tolak dwifungsi TNI, mengesahkan RUU Perampasan Aset, meningkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional, menolak impunitas & tuntaskan HAM berat, dan menolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Setalah mendengarkan tuntutan, Hadi mengambil alih mikrofon dan mulai berbicara kepada massa aksi.
Dia mengakui menghampiri mahasiswa sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. Hadi mengeklaim yang dituntut massa aksi tengah diperjuangkan pemerintah. Salah satunya, permohonan peninjauan ulang program MBG dan lebih mementingkan pendidikan gratis.
"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," tuturnya.
Sementara itu, koordinator aksi mengultimatum pihak Istana, untuk menindaklanjuti tuntutan ini dalam waktu 2x24 jam.
"Kawan-kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak Istana, kita beri waktu selama 2x24 jam," kata koordinator aksi dari atas mobil komando.
