tirto.id - Menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 nanti, Jokowi masih belum memiliki sikap jelas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penghilangan paksa aktivis 1997-1998.
Hal itu diungkapkan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Amnesty International Indonesia (AII).
"Titik tekan kami kepada Pak Jokowi untuk mau mendengarkan kami agar tidak mengikutsertakan pelanggar HAM di dalam pemerintahan," kata Payan Siahaan, anggota IKOHI, saat konferensi pers di kantor Amnesty International Indonesia, Jumat (19/10/2019) sore.
Payan Siahaan, ayah dari Ucok Siahaan korban penculikan 1997-1998 yang hingga saat ini belum ditemukan.
Pemerintahan periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi ini juga berpotensi merangkul para pihak yang diduga terimplikasi kasus-kasus HAM di masa lalu, salah satunya Prabowo Subianto.
Ia menilai salah satu faktor penyebab Jokowi bisa menang dalam dua kali pemilihan presiden adalah karena lawan politiknya, Prabowo Subianto, adalah diduga pelaku pelanggar HAM di 1998.
"Sehingga tentunya salah satu kelemahan yang ada di lawan politiknya, yang selalu dikumandangkan, yaitu Prabowo itu pelanggar HAM berat masa lalu. Dan terutama dia adalah pelaku penculikan 97-98," kata Payan.
Payan mengaku melihat situasi politik belakangan bahwa Partai Gerindra terang-terangan merapat ke kubu Joko Widodo. Menanggapi situasi tersebut, Payan mengaku khawatir jika suatu saat Prabowo masuk ke dalam pemerintahan akan menentukan kebijakan yang akan sulit mengungkapkan fakta pelanggaran HAM masa lalu.
"Itu yang menjadi kekhawatiran kita, jangan sampai seperti itu. Artinya, ini kan masih wanti-wanti kita karena beberapa hari belakangan ini kan semua media massa menginformasikan hal tersebut," kata dia.
"Kami sudah berusaha untuk memenangkan Pak Jokowi tetapi jangan sampai Pak Prabowo ikut lagi menentukan kebijakan pemerintahan ke depan," lanjutnya.
Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri, mengatakan pihaknya mendesak dan memperingatkan untuk pemerintah segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya untuk kasus penghilangan paksa 13 aktivis tahun 1997-1998.
"Kami memiliki lima rekomendasi besar yang diberikan kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan kepada parlemen 2019-2024 untuk menyegerakan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh IKOHI dan Amnesty," katanya.
"Titik tekan memberikan semacam peringatan kepada struktur kekuasaan dan struktur politik di Indonesia, eksekutif dan legislatif, harus bisa membuka ruang hukum dan ruang keadilan terutama pertanggungjawaban kepada keluarga korban, untuk kasus penghilangan paksa 1997-1998," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
