tirto.id - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak memberikan orasi politiknya terkait isu Hak Asasi Manusia pada peringatan hari HAM yang jatuh pada hari ini, Selasa 10 Desember 2019.
"Kami ragu dengan komitmen Jokowi tentang HAM. Ketika hari HAM Pak Jokowi tidak memberikan statment dan rencana yang jelas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM, bagaimana merespon isu-isu HAM," kata dia di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Menurutnya, Jokowi tak memiliki pemahaman yang kuat terhadap HAM sehingga Mantan Walikota Solo itu tak punya keberpihakan dan komitmen yang kuat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Hal tersebut dibuktikan dengan masih mandegnya sembilan berkas pelanggaran HAM masa lalu di Kejaksaan Agung.
Sembilan berkas itu adalah berkas Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997 1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi l dan Semanggi ll, Peristiwa Wasior dan Wamena, serta Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis Lainnya.
"Itu sama sekali pak Jokowi tidak punya konsen dan prioritas terhadap persoalan-persoalan HAM dan demokrasi," pungkasnya.
Selain itu, Yati juga menilai tindakan dan kebijakan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kontraproduktif dalam penegakan HAM seperti berkompromi dan mengangkat pelanggar HAM sebagai menteri.
Jokowi juga dinilai kerap membiarkan tindakan kriminalisasi dan pengekangan hak-hak sipil dengan melakukan penangkapan untuk memuluskan proyek pembangunan dan infrastruktur.
"Jadi kami mempertanyakan konsepsi pak Jokowi tentang keberpihakannya terhadap HAM dalam peringatan hari HAM saat ini," tuturnya
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
