Indeks Pelanggaran Ham
Jokowi Tak Menuntaskan Kasus HAM, Ia Justru Memperpanjang Daftarnya
Di era Jokowi, kasus pelanggaran HAM masa lalu tak terbongkar. Justru daftarnya jadi tambah panjang.
Jelang Pelantikan Jokowi, IKOHI: Jangan Ajak Gabung Pelanggar HAM
IKOHI dan Amnesty International Indonesia mengkritik Presiden Jokowi jika mengajak bergabung pelanggar HAM menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2019.
RI Jadi Dewan HAM PBB, JK: Jangan Lupa Kasus HAM Dalam Negeri
Jusuf Kalla mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus HAM dalam negeri dengan baik.
Buchtar Tabuni & Kossay Dipindah ke Rutan Kaltim, KNPB: Cara Orba
Pemindahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. KNPB menuding, cara ini mirip yang dilakukan era Soeharto pada masa Orde Baru.
YPKP Berikan Bukti Tambahan Lokasi Kuburan Massal 1965 ke Kejagung
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyerahkan bukti tambahan kasus pelanggaran HAM dan tragedi 1965 berupa 346 kuburan massal di 16 provinsi.
Agar Investigasi Penembakan Demonstran Tak Lagi Menguap Begitu Saja
Penembakan terhadap demonstran terus berulang. Polisi perlu bentuk tim investigasi independen untuk menghindari bias.
Wiranto Didesak Mundur sebagai Menkopolhukam. Dan Itu Wajar Belaka
Wiranto dianggap gagal jadi Menkopolhukam. Dia pun didesak mundur saja sebelum masa kerjanya benar-benar selesai.
Sampai Kapan Polisi Tutup Akses Soal Mahasiswa Ditahan & Hilang?
Polisi masih belum terbuka soal jumlah mahasiswa dan pelajar yang ditahan dan korban orang hilang selama demo mahasiswa penolakan RKUHP & Revisi UU KPK.
Jokowi Dianggap Tak Pantas Digelari Putera Reformasi oleh Trisakti
Jokowi tidak menuntaskan kasus Tragedi Trisakti. Karena itu dia dianggap tidak pantas menyandang gelar Putera Reformasi.
Hukuman Kebiri Masih Dimasalahkan, Kok Aparat Diberi Penghargaan?
Pemberian penghargaan kepada aparat yang menjatuhkan hukuman kebiri tak bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah menangani kekerasan seksual.
RKUHP Dinilai Ancam Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu
KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Usut Tuntas Sebab Kerusuhan di Manokwari Jangan Sebatas Janji
Wiranto bilang pemerintah akan mengusut kerusuhan Manokwari, termasuk penyebabnya: pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pegiat HAM tak yakin itu terealisasi.
Jelang Habis Masa Bakti, DPR Minta Pemerintah Selesaikan Kasus HAM
Dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, tidak ada satu pun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019.
Mabes Polri Klaim Jalankan HAM Seperti Disinggung di Pidato Jokowi
Mabes Polri memastikan kepolisian selalu profesional dalam penegakan hukum dan siap dikoreksi bila ada kesalahan.
Komnas HAM Punya Bukti Kuat Pelanggaran HAM di Tragedi Paniai
Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua.
LBH Jakarta: Aksi Polisi di Program Televisi Cenderung Pencitraan
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana berpendapat, program televisi yang menampilkan aksi polisi melakukan penangkapan terduga pelaku tindakan kriminal, hanyalah pencitraan.
PDIP Tak Mau Desak Jokowi Bereskan Pengungkapan Kasus Kudatuli
PDIP menyebut kasus Kudatuli sebagai tanggung jawab negara.
Kekerasan terhadap Anak pada 21-22 Mei: Dipukul, Disundut, Direndam
Laporan kolaborasi antara Tirto, CNNIndonesia TV, dan Jaring.id: Polisi gagal melindungi anak-anak dalam ricuh Bawaslu, 21-22 Mei.
Respons Polri Usai Lembaganya Banyak Dilaporkan ke Komnas HAM
"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.
Kerusuhan 22 Mei, Amnesty: Siapapun Pelanggar HAM Harus Dihukum
Amnesty International Indonesia menemui jajaran Polda Metro Jaya untuk membahas soal kerusuhan Mei 2019.