Indeks Pelanggaran Ham

Mahfud MD mengatakan dokumen soal pelanggaran HAM di Papua yang diterima Jokowi di Australia hanya "sampah". 

Mahfud MD belum bisa memastikan dokumen yang diberikan tim Veronoca Koman kepada Jokowi saat kunjungan ke Australia. Namun, ia menilai kalau pun ada, itu hanya sampah.

Korban pelanggaran HAM disuguhi janji oleh Jokowi, tapi sampai kini tak ada jejaknya sama sekali.

Jokowi menghilangkan ke-13 orang hilang untuk kedua kalinya setelah merangkul Prabowo ke dalam pemerintahan.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

YLBHI mengkritik kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin lantaran kondisi kondisi penegakan hukum dan keamanan makin memburuk.

Selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD justru mengeluarkan pernyataan yang mengaburkan fakta soal pelanggaran HAM yang terjadi.

KKR Aceh butuh dasar hukum yang kuat untuk mengoptimalkan penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Perppu dapat dikeluarkan karena rasionalitas legislasi yakni terjadi kekosongan hukum atau hukum tidak cukup mengatur ihwal reparasi hak korban.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Rekomendasi DPR RI tak boleh jadi dasar menyimpulkan tak adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan II.

Selama 13 tahun Aksi Kamisan digelar di depan Istana Negara, hingga saat ini pemerintahan Presiden Jokowi hanya memberikan janji kosong penuntasan pelanggaran HAM.

Pegiat Aksi Kamisan menyebut Jaksa Agung belum mengerjakan apapun soal kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Aksi kamisan dipersulit, kata Sumarsih.

Komnas HAM mengungkap pihak kepolisian diduga melakukan pelanggaran HAM saat aksi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Komnas HAM menilai pembatasan Natal oleh pemerintah Sumbar di Kabupetan Dharmasraya dan Sijunjung adalah pelanggaran HAM.

Cina berkali-kali menolak disebut telah melanggar HAM terhadap masyarakat Uighur. Penyebabnya: ekonomi.

Pernyataan Mahfud MD terkait tidak adanya pelanggaran HAM pada periode pemerintahan Jokowi merupakan klaim yang menyesatkan (misleading).

Pemerintahan Jokowi bisa becermin pada Belanda yang berani meminta maaf atas pelanggaran HAM di Rawagede. Langkah berani Gus Dur soal Tragedi 1965 dan kasus Timor Timur juga patut ditiru.

Mahfud MD meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM.