Indeks Pelanggaran Ham

Ma'ruf menegaskan, pemerintah tengah mencari solusi menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Jerman diminta tak membantu militer Cina terkait pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pemerintah Beijing ke Muslim Uighur.

Mahasiswa Atmajaya membentangkan spanduk di kampusnya sebagai bentuk protes atas nihilnya pengungkapan kasus pelanggaran HAM.

Setelah 21 tahun berlalu, pengusutan dugaan pelanggaran HAM berat di Tragedi Semanggi I masih belum dituntaskan negara.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pernyataan Burhanuddin tak ada beda dengan alasan yang pernah disampaikan jaksa agung sebelumnya.

Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-608 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan kantor-kantor membangun rumah ibadah selain masjid.

Menko Polhukam Mahfud MD masih memetakan masalah di kementeriannya, salah satunya terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Mahfud MD berencana menghidupkan lagi UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mahfud MD akan menerbitkan lagi UU KKR dalam rangka menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Ini yang terjadi sebelum Jokowi dilantik: ratusan petugas KPPS meninggal, 5 orang mati setelah terlibat demonstrasi ReformasiDikorupsi, dan puluhan meninggal di Papua karena kerusuhan.

Di era Jokowi, kasus pelanggaran HAM masa lalu tak terbongkar. Justru daftarnya jadi tambah panjang.

IKOHI dan Amnesty International Indonesia mengkritik Presiden Jokowi jika mengajak bergabung pelanggar HAM menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2019.

Jusuf Kalla mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus HAM dalam negeri dengan baik.

Pemindahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. KNPB menuding, cara ini mirip yang dilakukan era Soeharto pada masa Orde Baru.

Penembakan terhadap demonstran terus berulang. Polisi perlu bentuk tim investigasi independen untuk menghindari bias.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyerahkan bukti tambahan kasus pelanggaran HAM dan tragedi 1965 berupa 346 kuburan massal di 16 provinsi.

Wiranto dianggap gagal jadi Menkopolhukam. Dia pun didesak mundur saja sebelum masa kerjanya benar-benar selesai.

Polisi masih belum terbuka soal jumlah mahasiswa dan pelajar yang ditahan dan korban orang hilang selama demo mahasiswa penolakan RKUHP & Revisi UU KPK.

Jokowi tidak menuntaskan kasus Tragedi Trisakti. Karena itu dia dianggap tidak pantas menyandang gelar Putera Reformasi.