Indeks Pelanggaran Ham

Malangnya buruh migran di Malaysia. Mereka diperlakukan seperti hewan, menurut temuan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB).

Pada Maret-Juli terjadi “serentetan tindakan intimidasi terhadap warga di Kabupaten Tambrauw” yang “berpangkal dari berbagai kasus.”

Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.

Bapak dan anak Elias Karunggu (40) Selu Karunggu (20) ditembak mati karena dianggap kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata sendiri menyanggahnya.

Biak Berdarah terjadi 22 tahun lalu, tepatnya pada 6 Juli 1998. Sampai kini tragedi tersebut belum diusut negara.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM 

Kasus salah tembak terus berulang dalam upaya menanggulangi terorisme.

Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan kini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM berat.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.

Ada sejumlah masalah dalam perpres TNI tangani terorisme. Salah satunya adalah memberikan kewenangan yang terlampau besar untuk tentara.

Pada 12 Mei 1998 itu, aparat keamanan melakukan berbagai kekerasan: penembakan, pemukulan, hingga pelecehan seksual.

Pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan Indonesia rentan mengalami perbudakan modern.

Eden Bebari, 19 tahun, tewas ditembak aparat keamanan Indonesia saat mencari ikan di sebatang sungai areal PT Freeport Indonesia.

Jejak represi TNI dan Polri di Papua sangat panjang. Baru-baru ini mereka saling adu tembak. Tiga polisi meninggal.

Aksi Kamisan yang biasanya dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat akan digelar secara online, imbas dari pandemi Covid-19 (corona).

Menurut Gobay, selama ini tanpa kehadiran personel TNI, kedua daerah itu damai.

Kolonialisme dan kekejaman Belanda adalah fakta yang tak terbantahkan. Setelah Indonesia merdeka, mentalitas penjajah tak kunjung hilang.

Jokowi merangkul para pensiunan jenderal yang di masa lalu saling bersaing sengit demi merebut jabatan militer dan politik.

Mahfud MD menyinggung status Vero sebagai penyandang beasiswa. Baginya Vero tak patut mengkritik pemerintah karena itu.

Keputusan pemerintah soal WNI eks ISIS menuai kritik, bahkan Direktur ICJR Anggara Suwahju menyebut pemerintah membiarkan warganya kehilangan kewarganegaraan atau stateless.