tirto.id - Sejak namanya mencuat dalam kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus tahun lalu, pengacara Veronica Koman tampak tak pernah absen jadi bahan perundungan. Sikapnya yang membela hak asasi di manusia juga demokrasi di Papua--termasuk hak menentukan nasib sendiri--dianggap mencerminkan sikap anti-nasionalis.
Tudingan terkini dilontarkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. "Veronica Koman itu adalah orang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti-Indonesia. Selalu Papua," katanya di Istana, Jakarta, Rabu (12/2/2020) kemarin, dikutip dari Kompas.
Mahfud lantas menyinggung status Vero, demikian perempuan yang pernah jadi pengacara publik di LBH Jakarta ini dipanggil, yang merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia. Menurutnya Vero tak patut membela Papua dan semestinya "punya utang terhadap Indonesia".
Selain memvonis anti-Indonesia, Mahfud juga menyebut Vero "pengingkar janji terhadap pemerintah".
Tudingan-tudingan ini dilontarkan setelah Presiden Joko Widodo bertandang ke Australia beberapa waktu lalu. Ketika itu Vero mengaku timnya menyerahkan dokumen berisi data tahanan politik Papua yang tersebar di tujuh kota. Dokumen tersebut juga berisi nama-nama korban sipil yang meninggal sejak operasi militer di Nduga, Desember 2018.
Harapannya, dengan dokumen itu, Jokowi dapat membebaskan para tapol dan menghentikan operasi militer di Papua.
Terkait dokumen ini, komentar Mahfud tak kalah sinis. Dokumen itu dianggap sampah.
Di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020) lalu, Mahfud mengatakan sangat banyak orang yang menyurati presiden. "Rakyat biasa juga mengirim surat ke presiden," katanya. Ia menambahkan, "jadi kalau memang ada, sampah ajalah kalau kayak gitu."
Mahfud Dikritik
Sinisme Mahfud terhadap Veronica dikritik balik. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman, misalnya, mengatakan "orang yang bernurani baik, berpendidikan baik, tidak akan kompromi dengan sesuatu yang salah."
Vero termasuk orang baik yang Socrates maksud. Menurut Socrates, Vero tak akan berkompromi meski pihak yang dikritik adalah yang memberinya fasilitas, termasuk beasiswa.
Deputi Koordinator Kontras Putri Kanesia menilai Mahfud ad-hominem karena dia menyerang pribadi Vero ketimbang menguji dan memverifikasi apa yang disampaikan. Baginya Mahfud tak pantas menyinggung fasilitas beasiswa Vero karena ia justru tengah menjadi warga negara yang baik: menyampaikan data dalam rangka turut serta memajukan HAM di Indonesia.
"Mengkritik itu bukan sebuah kejahatan, tapi bentuk kecintaan dan kepedulian," katanya kepada reporter Tirto, Kamis (13/2/2020).
Kritik serupa disampaikan pengacara publik LBH Jakarta Oky Wiratama Siagian. Menurutnya, pernyataan Mahfud adalah bukti kalau "pemerintah tidak punya niat menyelesaikan konflik". Kepada reporter Tirto, ia menegaskan kembali bahwa di negara demokrasi, semua warga--penerima beasiswa atau bukan--berhak menyampaikan pendapat dan mengkritisi pemerintah.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth juga menegaskan tidak bisa langsung menyebut Vero anti-Indonesia hanya karena sikapnya bertentangan dengan pemerintah. Meski demikian, peneliti yang banyak membahas soal Papua ini menilai cara Vero bersikap, dengan menyerahkan surat saat presiden kunjungan ke luar negeri, "tidak tepat".
Vero sendiri, yang punya tato bertuliskan 'Indonesia' di tangan, tahu betul konsekuensi dari sikapnya ini adalah dicap anti-Indonesia, anti-nasionalis, dan sejenisnya. Namun, bagi Vero sikapnya ini, termasuk mendukung hak penentuan nasib sendiri orang Papua, justru merupakan bentuk kepedulian terhadap Indonesia.
"Justru karena saya peduli dan cinta pada bangsa, maka bangsa saya tidak boleh menjajah bangsa lain," katanya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino
