Indeks Pelanggaran Ham

Ada sejumlah masalah dalam perpres TNI tangani terorisme. Salah satunya adalah memberikan kewenangan yang terlampau besar untuk tentara.

Pada 12 Mei 1998 itu, aparat keamanan melakukan berbagai kekerasan: penembakan, pemukulan, hingga pelecehan seksual.

Pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan Indonesia rentan mengalami perbudakan modern.

Eden Bebari, 19 tahun, tewas ditembak aparat keamanan Indonesia saat mencari ikan di sebatang sungai areal PT Freeport Indonesia.

Jejak represi TNI dan Polri di Papua sangat panjang. Baru-baru ini mereka saling adu tembak. Tiga polisi meninggal.

Aksi Kamisan yang biasanya dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat akan digelar secara online, imbas dari pandemi Covid-19 (corona).

Menurut Gobay, selama ini tanpa kehadiran personel TNI, kedua daerah itu damai.

Kolonialisme dan kekejaman Belanda adalah fakta yang tak terbantahkan. Setelah Indonesia merdeka, mentalitas penjajah tak kunjung hilang.

Jokowi merangkul para pensiunan jenderal yang di masa lalu saling bersaing sengit demi merebut jabatan militer dan politik.

Mahfud MD menyinggung status Vero sebagai penyandang beasiswa. Baginya Vero tak patut mengkritik pemerintah karena itu.

Keputusan pemerintah soal WNI eks ISIS menuai kritik, bahkan Direktur ICJR Anggara Suwahju menyebut pemerintah membiarkan warganya kehilangan kewarganegaraan atau stateless.

Mahfud MD mengatakan dokumen soal pelanggaran HAM di Papua yang diterima Jokowi di Australia hanya "sampah". 

Mahfud MD belum bisa memastikan dokumen yang diberikan tim Veronoca Koman kepada Jokowi saat kunjungan ke Australia. Namun, ia menilai kalau pun ada, itu hanya sampah.

Korban pelanggaran HAM disuguhi janji oleh Jokowi, tapi sampai kini tak ada jejaknya sama sekali.

Jokowi menghilangkan ke-13 orang hilang untuk kedua kalinya setelah merangkul Prabowo ke dalam pemerintahan.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

YLBHI mengkritik kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin lantaran kondisi kondisi penegakan hukum dan keamanan makin memburuk.

Selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD justru mengeluarkan pernyataan yang mengaburkan fakta soal pelanggaran HAM yang terjadi.

KKR Aceh butuh dasar hukum yang kuat untuk mengoptimalkan penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Perppu dapat dikeluarkan karena rasionalitas legislasi yakni terjadi kekosongan hukum atau hukum tidak cukup mengatur ihwal reparasi hak korban.