Indeks Pelanggaran Ham

Prabowo rencananya berangkat ke Amerika Serikat pekan ini, lama setelah visanya ditolak Paman Sam.

Departemen Luar Negeri AS pernah menolak visa Prabowo Subianto ke AS pada 2000.

Indonesia berusaha menutupi kasus HAM di Papua, termasuk di forum internasional. Sementara kasusnya sendiri tetap langgeng dan terus bertambah.

Keluarga korban merasa diinjak-injak oleh Jokowi karena mengangkat anggota Tim Mawar sebagai pejabat. Harapan mereka sirna di tangan presiden sipil.

Demonstrasi menolak Otsus berakhir dengan penangkapan banyak demonstran. Padahal, sepanjang demo damai, tak boleh ada represi.

Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) tak menemukan kendaraan lain saat kejadian penembakan berlangsung, kecuali truk milik ABRI.

Nyawa Pendeta Yeremia habis di tangan tentara, kata gereja. Tapi, TNI menuding itu ulah OPM. Desakan menginvestigasi kasus secara independen pun muncul.

Polisi di Makassar mengarahkan tembakan tidak ke atas. Akibatnya, seorang sipil tertembak di dahi. Ia meninggal dunia.

Pertimbangan penentuan upah mininum telah mengabaikan inflasi dan level pengupahan di tingkat kabupaten/kota.

Jokowi bicara soal HAM dan lingkungan, yang bagi para aktivis seperti mengomeli diri sendiri karena itu tak terjadi.

Polisi gemar menyiksa. Beberapa LSM mencatatnya dengan apik. Kasus terakhir menimpa Hendri Alfred Bakarie di Batam. Ia meninggal dunia.

Malangnya buruh migran di Malaysia. Mereka diperlakukan seperti hewan, menurut temuan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB).

Pada Maret-Juli terjadi “serentetan tindakan intimidasi terhadap warga di Kabupaten Tambrauw” yang “berpangkal dari berbagai kasus.”

Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.

Bapak dan anak Elias Karunggu (40) Selu Karunggu (20) ditembak mati karena dianggap kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata sendiri menyanggahnya.

Biak Berdarah terjadi 22 tahun lalu, tepatnya pada 6 Juli 1998. Sampai kini tragedi tersebut belum diusut negara.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM 

Kasus salah tembak terus berulang dalam upaya menanggulangi terorisme.

Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan kini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM berat.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.