Indeks Pelanggaran Ham

Lima warga pemilik tanah di Lombok Tengah NTT menerima pembayaran dari ITDC.

Bagaimana penegakan HAM di Papua setahun terakhir? Suram.

Pakar PBB menyebut proyek Mandalika melanggar HAM, tapi Indonesia lekas membantah.

DPR mau kasus HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Usul ini mendapat penolakan keras dari korban dan aktivis.

Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.

Arsul mengaku akan sulit menjalankan penyelesaian yudisial untuk kasus-kasus di atas 1990, seperti pembantaian 1965-1966 hingga pembantaian Talangsari 1989.

Aksi Kamisan menolak rencana Presiden Jokowi membuat unit kerja menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat lewat jalur non-pengadilan.

Aktivis menilai Rancangan Perpres Jokowi soal penyelesaian kasus HAM masa lalu dengan cara nonyudisial menyelamatkan mereka yang diduga terlibat.

Amien Rais & Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI meyakini peristiwa di Km 50 pelanggaran HAM berat, tapi pemerintah minta buktinya.

Indonesia meminta Myanmar tidak menggunakan cara-cara kekerasan menghadapi demonstran, padahal itulah yang juga terjadi di dalam negeri.

Banyak kasus yang terjadi di Intan Jaya Papua belum jelas penyelesaiannya. Kasus-kasus ini diduga melibatkan militer.

"Prajurit boleh berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Kami menghadapi permasalahan serius di lapangan," kata Hadi meminta anak buah tak langgar HAM.

Herman meninggal dunia setelah ditangkap polisi. Sekujur tubuhnya penuh luka. Penanganan seperti ini harus dihentikan.

FPI mau membawa kasus terbunuhnya anggota laskar ke pengadilan internasional. Sayangnya itu tak mudah bahkan mungkin akan gagal.

Komnas HAM tidak menemukan adanya disain operasi, perintah yang terstruktur dan terkomando maupun indikasi pelanggaran HAM berat lainnya.

Banyak catatan Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis, termasuk kekerasan berlebihan kepada sipil.

Uji balistik terhadap temuan proyektil menunjukkan dua peluru dari senjata rakitan.

Kasus tersebut antara lain pembunuhan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani, dan penembakan Agus Duwitau.

Masalah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) menjadi utang janji Jokowi yang tak kunjung dilunasi.

Setelah insiden Santa Cruz, pemerintah Orde Baru sibuk membuat bantahan-bantahan yang disiarkan lewat surat kabar.