Indeks Ombudsman Ri

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.

Ombudsman sebut perbaikan pelayanan publik di daerah seharusnya jadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jumlah itu merupakan limbah medis yang tidak terolah dari 42 persen pasien yang dirawat di RS dari total kasus aktif dengan 1,88 kg limbah/pasien per hari.

Kenaikan gaji piminan dan anggota Ombudsman tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2021.

Di akhir masa jabatan, Ombudsman RI 2016-2021 melaporkan rendahnya kepatuhan instansi publik melayani masyarakat.

APD yang perlu didistribusikan seperti masker, face shield, hand sanitizer, hingga alat pengukur suhu tubuh ke 22 kabupaten/kota.

Ombudsman meminta polisi tak menutup-nutupi hasil klarifikasi terhadap Anies dan jajaran pemprov DKI maupun pihak penyelenggara acara.

Ombudsman menilai 'Surat Perintah' yang dikeluarkan Stafsus milenial Jokowi kepada mahasiswa berpotensi maladministrasi.

Ombudsman menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim memberikan sanksi kepada PTN yang memanfaatkan celah dalam aturan seleksi aturan masuk.

Jenis bansos yang bermasalah dari pengaduan meliputi Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan dan bansos sembako khusus pandemi.

Presiden Jokowi menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu memaparkan ihwal pengaturan tugas Polri dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Polri diduga lakukan maladministrasi dalam pemberian bantuan hukum terhadap dua terdakwa penyiram air keras terhadap Novel Baswedan.

Survei Ombudsman 2019 menyebutkan Polri memiliki kepatuhan tinggi tahap penyidikan; 93,36 persen, tapi pemenuhan unsur dokumen menghasilkan 31,85 persen.

Ombudsman mengetes 10 satuan kerja Polri, hasilnya hanya empat yang dapat diakses yaitu alamat surat elektronik Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Bekasi Kota.

Ombudsman RI menyebutkan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan pemerintah dalam penarikan iuran BPJS Kesehatan usai putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Stafsus milenial belum memisahkan kepentingan pribadi dengan posisinya sebagai pejabat publik, sehingga kerap blunder. Desakan pemecatan dari publik pun menguat.

Akhir pekan lalu, sesuai arahan Jokowi, komisioner Ombudsman RI mengikuti tes Corona.

Polri menguak metode pengungkapan kasus prostitusi online lewat penyamaran pengungkapan kasus di Sumbar, karena ada indikasi tak sesuai ketentuan hukum.

Ombudsman menilai ada potensi mal-kepentingan dan tidak profesional dari sikap Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM.