Indeks Ombudsman Ri

Pendalaman ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi di Ombudsman RI dengan tersangka Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto.

Peningkatan kualitas layanan publik dapat batasi ruang transaksional yang jadi celah korupsi.

Majelis etik ini terdiri dari lima orang dengan komposisi tiga unsur eksternal dan dua unsur internal Ombudsman.

Pembentukan majelis etik untuk memeriksa pelanggaran etik Hery Susanto, yang saat ini terseret kasus korupsi nikel.

Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI berstatus tersangka kasus korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.

Hery ditangkap pada Rabu (15/4/2026) malam saat penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di rumah pribadinya dan menahan selama 20 hari.

Hery Susanto diduga mengintervensi agar kebijakan yang dikeluarkan Kemenhut soal kepentingan PT TSHI terkait perhitungan PNBP dikoreksi Ombudsman.

Kejagung tetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka korupsi tata kelola tambang nikel. Dia diduga terima Rp1,5 miliar.

Langkah ini sekaligus menjawab pandangan publik yang menilai Ombudsman kerap berjarak dengan pemerintah. 

Hery Susanto resmi menjabat Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 usai dilantik di Istana Negara, Jumat (10/4/2026).

Ketua Ombudsman Republik Indonesia buka suara soal penggeledahan oleh Kejaksaan Agung terkait rekomendasi gugatan dalam kasus perintangan penyidikan.

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng.

Kejagung menggeledah ruangan dan rumah Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, terkait rekomendasi dalam kasus perintangan penyidikan korupsi ekspor CPO.

Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Rahmadi Indra Tektona dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Rifqinizamy menjamin proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Ombudsman RI akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sepanjang 2021–2025, Ombudsman telah menerbitkan 16 rekomendasi yang mencakup isu kepegawaian, pelaksanaan putusan pengadilan, pertanahan, dan perizinan.

Yeka menilai Pemprov Sumbar perlu melakukan perbaikan tata kelola, akurasi data, dan percepatan tindakan di titik-titik kritis.

Tenaga kerja informal berhak mendapat perlindungan yang layak walaupun dalam proses administrasi kerap terkendala oleh pendataan pihak pemberi kerja.

Johanes mengingatkan agar tidak terjadi pola laporan 'asal bapak senang' terkait kondisi listrik di Aceh usai bencana banjir.

Ombudsman RI terus pantau penyelenggaraan pelayanan publik dan buka pengaduan potensi maladministrasi penanganan bencana.