Indeks Ombudsman Ri
Ombudsman: Peran Pemda & Pusat Belum Dipertegas di RUU Kesehatan
Tumpang tindih kewenangan memunculkan masalah seperti duplikasi program, pengabaian kewajiban, dan sulitnya koordinasi.
Soroti Ginjal Akut, Ombudsman Usul RUU Kesehatan Atur Surveilans
Menurut Ombudsman, GGAPA dilatarbelakangi oleh minimnya peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian faktor risiko melalui fungsi surveilans.
Bappebti Buka Suara Soal Maladministrasi Izin Bursa Kripto
Pada prinsipnya Bappebti sudah memenuhi panggilan ombudsman. Mereka sudah mengeluarkan hasil koreksinya bagi Bappebti termasuk Kementerian Perdagangan.
Ombudsman Beberkan Potensi Malaadministrasi oleh BPJS Kesehatan
Ombudsman menyoroti aduan masyarakat terkait fasilitas kesehatan yang masih menerapkan kuota layanan dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.
Kemenkes Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman soal Ginjal Akut
Nadia mengatakan upaya tindaklanjut Kemenkes sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman.
Ombudsman: BPOM Lakukan Maladministrasi Pengawasan Obat Sirop
Ombudsman menyebut BPOM lalai dalam melakukan pengawasan obat sirop mengandung EG & DEG di atas ambang batas sehingga terdistribusi & dikonsumsi anak-anak.
Ombudsman: Menkes Terbukti Maladministrasi Tangani Ginjal Akut
Menkes terbukti maladministrasi karena belum menetapkan GGAPA pada anak sebagai KLB sehingga berdampak pada pasifnya respons pemerintah dalam tangani GGAPA.
Keluarga Korban Kanjuruhan Laporkan Polda Jatim ke Ombudsman
Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.
Aswanto Dicopot, Koalisi Laporkan Pimpinan DPR ke Ombudsman
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.
Kementan Klaim RI Tercatat Negara Bebas PMK sebelum Wabah 2022
Pernyataan tersebut merespons temuan Ombudsman tentang dugaan adanya maladministrasi penanganan PMK dan menyebut PMK sudah masuk Indonesia sejak 2015.
Ombudsman: PMK Masuk ke RI sejak 2015, Tapi Ditutupi Pemerintah
Pemerintah tidak menyampaikan informasi kepada publik soal penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak masuk ke Indonesia pada 2015.
Ombudsman Temukan 3 Malaadministrasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan dinilai terbukti melakukan tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam pelayanannya.
ORI Beri Saran ke Polri soal Cegah Kemacetan saat Lonjakan Pemudik
Menurut ORI, keamanan para pemudik juga bagian dari layanan publik yang harus diberikan oleh pihak kepolisian.
Ombudsman Dorong Pekerja yang Alami Kendala THR Agar Melapor
Ombudsman berfokus pada pengawasan pelaksanaan Posko THR keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.
Jokowi Janji Seriusi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ombudsman
Jokowi berjanji menindaklanjuti laporan-laporan Ombudsman tentang pelayanan publik dan hasil pengawasan pelayanan publik.
KPK Abaikan Rekomendasi Ombudsman, Firli Bahuri Diminta Mundur
Zaenur menilai, Ketua KPK tidak bisa dipecat oleh Jokowi karena presiden bukan atasan KPK. Firli Bahuri disarankan mundur.
Tanggapi Surat Ombudsman, KPK: Proses TWK Sesuai Prosedur Hukum
Ombudsman RI menyurati Presiden Joko Widodo lantaran KPK dan BKN tak menjalankan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK).
Polda Tolak Aduan soal Luhut, Koalisi Bakal Lapor ke Ombudsman
Koalisi akan melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya lantaran menolak pengaduan Koalisi perihal dugaan gratifikasi Luhut.
Sinyal dan Listrik Mati di Wadas, Ombudsman Panggil PLN dan Telkom
Ombudsman mendapat laporan pemadaman listrik dan gangguan sinyal telekomunikasi saat pengukuran lahan oleh BPN untuk pertambangan di Desa Wadas.
Jokowi Tak Toleransi Pelayanan Publik yang Lambat & Berbelit-belit
Jokowi meminta penyelenggara negara mengubah cara kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.