Indeks Ombudsman Ri

Hery Susanto diduga mengintervensi agar kebijakan yang dikeluarkan Kemenhut soal kepentingan PT TSHI terkait perhitungan PNBP dikoreksi Ombudsman.

Kejagung tetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka korupsi tata kelola tambang nikel. Dia diduga terima Rp1,5 miliar.

Langkah ini sekaligus menjawab pandangan publik yang menilai Ombudsman kerap berjarak dengan pemerintah. 

Hery Susanto resmi menjabat Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 usai dilantik di Istana Negara, Jumat (10/4/2026).

Ketua Ombudsman Republik Indonesia buka suara soal penggeledahan oleh Kejaksaan Agung terkait rekomendasi gugatan dalam kasus perintangan penyidikan.

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng.

Kejagung menggeledah ruangan dan rumah Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, terkait rekomendasi dalam kasus perintangan penyidikan korupsi ekspor CPO.

Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Rahmadi Indra Tektona dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Rifqinizamy menjamin proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Ombudsman RI akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sepanjang 2021–2025, Ombudsman telah menerbitkan 16 rekomendasi yang mencakup isu kepegawaian, pelaksanaan putusan pengadilan, pertanahan, dan perizinan.

Yeka menilai Pemprov Sumbar perlu melakukan perbaikan tata kelola, akurasi data, dan percepatan tindakan di titik-titik kritis.

Tenaga kerja informal berhak mendapat perlindungan yang layak walaupun dalam proses administrasi kerap terkendala oleh pendataan pihak pemberi kerja.

Johanes mengingatkan agar tidak terjadi pola laporan 'asal bapak senang' terkait kondisi listrik di Aceh usai bencana banjir.

Ombudsman RI terus pantau penyelenggaraan pelayanan publik dan buka pengaduan potensi maladministrasi penanganan bencana.

Aksi pemerasan yang terjadi selama 2024 itu dilaporkan oleh Kedubes Cina kepada Ombudsman RI dan ditindaklanjuti dengan upaya kajian sistemik.

Najih menyampaikan, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara ketentuan dalam regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan.

Robert mengatakan, kebijakan ini tidak hanya soal penghapusan beban administrasi, tetapi juga mengembalikan marwah jaminan sosial sebagai pelayanan publik.

Ombudsman RI menemukan empat potensi malaadministrasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ombudsman berharap kemarahan masyarakat atas banyaknya permasalahan dalam program MBG tidak ditumpangi oleh urusan politik.

Ombudsman RI menyebut KLB keracunan MBG telah menyebabkan ribuan anak sekolah menjadi korban.