Masuk tirto.idIndeks Ombudsman Ri
Ombudsman Beberkan Masalah Layanan Haji Lansia 2023
Ombudsman soroti fasilitas asrama haji yang usang, seperti kondisi tempat tidur yang berusia lebih dari 10 tahun masih digunakan untuk jemaah lansia.
Ombudsman Temukan 5 Malaadministrasi Izin Impor Bawang Putih
Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih di Kemendag.
Ombudsman Temukan Masalah Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan
Permasalahan dalam penyelenggaraan barang bukti tersebut, yakni sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana hingga koordinasi antarinstansi.
Ombudsman Temukan Sejumlah Kendala Penyaluran KUR bagi UMKM
Mayoritas UMKM atau 53 persen mengeluhkan persoalan agunan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ombudsman Ungkap BP Batam Belum Kantongi Sertifikat HPL Rempang
Hak pengelolaan yang dimohonkan pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan yang dimohon belum clean and clear.
Ombudsman: Relokasi di Pulau Rempang Berpotensi Malaadministrasi
Ombudsman RI menilai rencana pencadangan alokasi lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang tidak sesuai ketentuan.
Ombudsman RI Catat 5 Masalah PPDB Pemicu Maraknya Kecurangan
Ombudsman RI menyerahkan laporan hasil pengawasan terhadap PPDB 2023 kepada Kemendikbudristek dan Kemenag.
Ombudsman RI Temukan Empat Masalah dalam Sistem Zonasi PPDB 2023
Ombudsman RI menemukan adanya manipulasi dan pemalsuan dokumen kependudukan agar bisa lolos sistem zonasi PPDB 2023.
Ombudsman RI: Kebijakan WFH Tak Efektif Turunkan Polusi Jakarta
Ombudsman RI memberikan masukan kepada pemerintah soal perlunya kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.
Perbedaan Respons KPK Terhadap Kasus TWK dengan Kasus Endar
Robert bilang ada perbedaan respons yang ditunjukkan KPK terhadap panggilan Ombudsman untuk kasus TWK KPK dan kasus pemecatan Brigjen Endar.
KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan Ombudsman & Pertanyakan Wewenang
Robert sebut KPK menolak penuhi panggilan Ombudsman dan justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam perkara ini.
Ombudsman: Peran Pemda & Pusat Belum Dipertegas di RUU Kesehatan
Tumpang tindih kewenangan memunculkan masalah seperti duplikasi program, pengabaian kewajiban, dan sulitnya koordinasi.
Soroti Ginjal Akut, Ombudsman Usul RUU Kesehatan Atur Surveilans
Menurut Ombudsman, GGAPA dilatarbelakangi oleh minimnya peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian faktor risiko melalui fungsi surveilans.
Bappebti Buka Suara Soal Maladministrasi Izin Bursa Kripto
Pada prinsipnya Bappebti sudah memenuhi panggilan ombudsman. Mereka sudah mengeluarkan hasil koreksinya bagi Bappebti termasuk Kementerian Perdagangan.
Ombudsman Beberkan Potensi Malaadministrasi oleh BPJS Kesehatan
Ombudsman menyoroti aduan masyarakat terkait fasilitas kesehatan yang masih menerapkan kuota layanan dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.
Kemenkes Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman soal Ginjal Akut
Nadia mengatakan upaya tindaklanjut Kemenkes sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman.
Ombudsman: BPOM Lakukan Maladministrasi Pengawasan Obat Sirop
Ombudsman menyebut BPOM lalai dalam melakukan pengawasan obat sirop mengandung EG & DEG di atas ambang batas sehingga terdistribusi & dikonsumsi anak-anak.
Ombudsman: Menkes Terbukti Maladministrasi Tangani Ginjal Akut
Menkes terbukti maladministrasi karena belum menetapkan GGAPA pada anak sebagai KLB sehingga berdampak pada pasifnya respons pemerintah dalam tangani GGAPA.
Keluarga Korban Kanjuruhan Laporkan Polda Jatim ke Ombudsman
Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.
Aswanto Dicopot, Koalisi Laporkan Pimpinan DPR ke Ombudsman
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.
