Indeks Ombudsman Ri

Robert sebut KPK menolak penuhi panggilan Ombudsman dan justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam perkara ini.

Tumpang tindih kewenangan memunculkan masalah seperti duplikasi program, pengabaian kewajiban, dan sulitnya koordinasi.

Menurut Ombudsman, GGAPA dilatarbelakangi oleh minimnya peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian faktor risiko melalui fungsi surveilans.

Ombudsman menyoroti aduan masyarakat terkait fasilitas kesehatan yang masih menerapkan kuota layanan dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.

Nadia mengatakan upaya tindaklanjut Kemenkes sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman.

Ombudsman menyebut BPOM lalai dalam melakukan pengawasan obat sirop mengandung EG & DEG di atas ambang batas sehingga terdistribusi & dikonsumsi anak-anak.

Menkes terbukti maladministrasi karena belum menetapkan GGAPA pada anak sebagai KLB sehingga berdampak pada pasifnya respons pemerintah dalam tangani GGAPA.

Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.

Pernyataan tersebut merespons temuan Ombudsman tentang dugaan adanya maladministrasi penanganan PMK dan menyebut PMK sudah masuk Indonesia sejak 2015.

Pemerintah tidak menyampaikan informasi kepada publik soal penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak masuk ke Indonesia pada 2015.

BPJS Ketenagakerjaan dinilai terbukti melakukan tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam pelayanannya.

Menurut ORI, keamanan para pemudik juga bagian dari layanan publik yang harus diberikan oleh pihak kepolisian.

Ombudsman berfokus pada pengawasan pelaksanaan Posko THR keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.

Jokowi berjanji menindaklanjuti laporan-laporan Ombudsman tentang pelayanan publik dan hasil pengawasan pelayanan publik.

Zaenur menilai, Ketua KPK tidak bisa dipecat oleh Jokowi karena presiden bukan atasan KPK. Firli Bahuri disarankan mundur.

Ombudsman RI menyurati Presiden Joko Widodo lantaran KPK dan BKN tak menjalankan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Koalisi akan melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya lantaran menolak pengaduan Koalisi perihal dugaan gratifikasi Luhut.

Ombudsman mendapat laporan pemadaman listrik dan gangguan sinyal telekomunikasi saat pengukuran lahan oleh BPN untuk pertambangan di Desa Wadas.