Masuk tirto.idIndeks Ombudsman Ri
Ombudsman Ungkap BP Batam Belum Kantongi Sertifikat HPL Rempang
Hak pengelolaan yang dimohonkan pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan yang dimohon belum clean and clear.
Ombudsman: Relokasi di Pulau Rempang Berpotensi Malaadministrasi
Ombudsman RI menilai rencana pencadangan alokasi lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang tidak sesuai ketentuan.
Ombudsman RI Catat 5 Masalah PPDB Pemicu Maraknya Kecurangan
Ombudsman RI menyerahkan laporan hasil pengawasan terhadap PPDB 2023 kepada Kemendikbudristek dan Kemenag.
Ombudsman RI Temukan Empat Masalah dalam Sistem Zonasi PPDB 2023
Ombudsman RI menemukan adanya manipulasi dan pemalsuan dokumen kependudukan agar bisa lolos sistem zonasi PPDB 2023.
Ombudsman RI: Kebijakan WFH Tak Efektif Turunkan Polusi Jakarta
Ombudsman RI memberikan masukan kepada pemerintah soal perlunya kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.
Perbedaan Respons KPK Terhadap Kasus TWK dengan Kasus Endar
Robert bilang ada perbedaan respons yang ditunjukkan KPK terhadap panggilan Ombudsman untuk kasus TWK KPK dan kasus pemecatan Brigjen Endar.
KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan Ombudsman & Pertanyakan Wewenang
Robert sebut KPK menolak penuhi panggilan Ombudsman dan justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam perkara ini.
Ombudsman: Peran Pemda & Pusat Belum Dipertegas di RUU Kesehatan
Tumpang tindih kewenangan memunculkan masalah seperti duplikasi program, pengabaian kewajiban, dan sulitnya koordinasi.
Soroti Ginjal Akut, Ombudsman Usul RUU Kesehatan Atur Surveilans
Menurut Ombudsman, GGAPA dilatarbelakangi oleh minimnya peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian faktor risiko melalui fungsi surveilans.
Bappebti Buka Suara Soal Maladministrasi Izin Bursa Kripto
Pada prinsipnya Bappebti sudah memenuhi panggilan ombudsman. Mereka sudah mengeluarkan hasil koreksinya bagi Bappebti termasuk Kementerian Perdagangan.
Ombudsman Beberkan Potensi Malaadministrasi oleh BPJS Kesehatan
Ombudsman menyoroti aduan masyarakat terkait fasilitas kesehatan yang masih menerapkan kuota layanan dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.
Kemenkes Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman soal Ginjal Akut
Nadia mengatakan upaya tindaklanjut Kemenkes sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman.
Ombudsman: BPOM Lakukan Maladministrasi Pengawasan Obat Sirop
Ombudsman menyebut BPOM lalai dalam melakukan pengawasan obat sirop mengandung EG & DEG di atas ambang batas sehingga terdistribusi & dikonsumsi anak-anak.
Ombudsman: Menkes Terbukti Maladministrasi Tangani Ginjal Akut
Menkes terbukti maladministrasi karena belum menetapkan GGAPA pada anak sebagai KLB sehingga berdampak pada pasifnya respons pemerintah dalam tangani GGAPA.
Keluarga Korban Kanjuruhan Laporkan Polda Jatim ke Ombudsman
Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.
Aswanto Dicopot, Koalisi Laporkan Pimpinan DPR ke Ombudsman
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.
Kementan Klaim RI Tercatat Negara Bebas PMK sebelum Wabah 2022
Pernyataan tersebut merespons temuan Ombudsman tentang dugaan adanya maladministrasi penanganan PMK dan menyebut PMK sudah masuk Indonesia sejak 2015.
Ombudsman: PMK Masuk ke RI sejak 2015, Tapi Ditutupi Pemerintah
Pemerintah tidak menyampaikan informasi kepada publik soal penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak masuk ke Indonesia pada 2015.
Ombudsman Temukan 3 Malaadministrasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan dinilai terbukti melakukan tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam pelayanannya.
ORI Beri Saran ke Polri soal Cegah Kemacetan saat Lonjakan Pemudik
Menurut ORI, keamanan para pemudik juga bagian dari layanan publik yang harus diberikan oleh pihak kepolisian.
