Indeks Ombudsman Ri

Ombudsman menemukan banyaknya maladministrasi mulai dari proses pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasilnya.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN Bank Rakyat Indonesia.

Polri dan Pemprov DKI diminta untuk berdialog dan melakukan kajian komprehensif terkait jalur sepeda permanen tersebut.

Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK perihal penerbitan SK penonaktifan 75 pegawai.

Ombudsman RI (ORI) menyarankan agar Kemensetneg membentuk badan pengelolaan yang khusus mengurusi TMII secara profesional.

Ombudsman mendesak Kemenko Perekonomian menunda impor beras hingga Mei 2021.

Ombudsman telah mengirim surat kepada Presiden Jokow Widodo, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR.

Helena diduga memanfaatkan celah lemahnya proses verifikasi data manual bagi tenaga penunjang kesehatan dalam memalsukan dokumen.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti terkait pemberian vaksin kepada Helena Lim.

DPR memilih Mokhamad Najih sebagai ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Bobby H Rafinus sebagai wakilnya.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengecam kampanye pernikahan usia anak yang dianjurkan oleh Aisha Weddings.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.

Ombudsman sebut perbaikan pelayanan publik di daerah seharusnya jadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jumlah itu merupakan limbah medis yang tidak terolah dari 42 persen pasien yang dirawat di RS dari total kasus aktif dengan 1,88 kg limbah/pasien per hari.

Kenaikan gaji piminan dan anggota Ombudsman tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2021.

Di akhir masa jabatan, Ombudsman RI 2016-2021 melaporkan rendahnya kepatuhan instansi publik melayani masyarakat.

APD yang perlu didistribusikan seperti masker, face shield, hand sanitizer, hingga alat pengukur suhu tubuh ke 22 kabupaten/kota.

Ombudsman meminta polisi tak menutup-nutupi hasil klarifikasi terhadap Anies dan jajaran pemprov DKI maupun pihak penyelenggara acara.

Ombudsman menilai 'Surat Perintah' yang dikeluarkan Stafsus milenial Jokowi kepada mahasiswa berpotensi maladministrasi.

Ombudsman menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim memberikan sanksi kepada PTN yang memanfaatkan celah dalam aturan seleksi aturan masuk.