Indeks Ombudsman Ri

Ombudsman berfokus pada pengawasan pelaksanaan Posko THR keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker.

Jokowi berjanji menindaklanjuti laporan-laporan Ombudsman tentang pelayanan publik dan hasil pengawasan pelayanan publik.

Zaenur menilai, Ketua KPK tidak bisa dipecat oleh Jokowi karena presiden bukan atasan KPK. Firli Bahuri disarankan mundur.

Ombudsman RI menyurati Presiden Joko Widodo lantaran KPK dan BKN tak menjalankan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Koalisi akan melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya lantaran menolak pengaduan Koalisi perihal dugaan gratifikasi Luhut.

Ombudsman mendapat laporan pemadaman listrik dan gangguan sinyal telekomunikasi saat pengukuran lahan oleh BPN untuk pertambangan di Desa Wadas.

Jokowi meminta penyelenggara negara mengubah cara kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Ombudsman menerima 275 pengaduan dan 691 permintaan konsultasi non-laporan publik terkait penyaluran bansos COVID selama periode Juni 2020-Oktober 2021.

Ombudsman RI buka suara atas keberatan KPK dan BKN tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) TWK KPK.

Wadah Pegawai KPK menilai jika memang pimpinan KPK serius hendak memperjuangkan nasib pegawainya, semestinya rekomendasi Ombudsman dijalankan.

KPK akan mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman RI terkait penilaian malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

KPK dinilai sudah sepatutnya melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI soal TWK pegawai sesuai amanat UU Ombudsman.

KPK telah menerima dan mempelajari salinan laporan Ombudsman, termasuk saran dan masukan yang disampaikan terkait malaadministrasi TWK.

Tim Advokasi Save KPK menyebut ada skenario pelanggaran hukum dalam proses TWK & akan melaporkan Firli Bahuri dkk ke polisi dengan temuan ORI sebagai bukti.

Ombudsman desak KPK jadikan 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang terbukti malaadministrasi untuk jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Keputusan Jokowi merevisi statuta UI dengan mengizinkan rektor merangkap jabatan komisaris dinilai membuka celah konflik kepentingan.

Ombudsman menemukan banyaknya maladministrasi mulai dari proses pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasilnya.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN Bank Rakyat Indonesia.

Polri dan Pemprov DKI diminta untuk berdialog dan melakukan kajian komprehensif terkait jalur sepeda permanen tersebut.

Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK perihal penerbitan SK penonaktifan 75 pegawai.