Indeks Ombudsman

Ombudsman RI mendorong pemerintah memerkuat pengawasan agar permainan bahan baku makanan MBG tidak terulang di masa depan.

Ombudsman RI menemukan keterlambatan honor peTugas SPPG menjadi salah satu masalah program MBG.

Penolakan pencabutan HET beras premium oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional.

Pengumuman hasil administrasi calon anggota Ombudsman 2025 rilis 12 Agustus. Cek link resmi untuk melihat hasilnya.

Ombudsman sebut pedagang beras Pasar Induk Beras Cipinang mengeluh akibat penurunan penjualan antara 20-50 persen.

Link unduh surat pernyataan rekrutmen anggota Ombudsman 2025 sebagai syarat pendaftaran.

Pendaftaran anggota Ombudsman 2025 dibuka! Cek link resmi, syarat, dan cara daftar online mulai 9-29 Juli 2025.

Juri mengatakan, Pansel Ombudsman RI akan memilih 18 kandidat Anggota Ombudsman RI 2026-2031 sebagai pengganti pimpinan Ombudsman saat ini.

Ombudsman RI menemukan 24 dari 63 sampel Minyakita yang isinya disunat pelaku usaha dari hasil uji petik yang dilakukan pada 16-18 Maret 2025.

Ombudsman butuh dukungan dari negara untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan.

Potensi malaadministrasi bisa terjadi apabila para pengguna tidak mendapatkan pelayanan yang baik, misalnya tidak dapat mengakses Coretax.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Yeka menilai, pemerintah seharusnya membenahi tata kelola sekaligus memperkuat pengawasan sebelum mengeluarkan kebijakan serta berkalkulasi secara matang.

Dugaan tersebut muncul setelah terbitnya sertifikat seluas 370 hektare dan pengajuan hampir 1.500 hektare hak penguasaan laut di wilayah pagar laut Banten.

Ombudsman menilai ada unsur dugaan pelanggaran tindak pidana dan meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus pembuatan pagar laut Banten.

Ombudsman RI masih melakukan pemantauan dari jauh terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dadan mengatakan persoalan administrasi kependudukan itu pun berpengaruh ke daftar pemilu tetap (DPT) saat pemilu lalu.

Yeka mencontohkan, potensi kerugian dari aspek lahan di masalah tata kelola industri kelapa sawit bisa mencapai Rp74,1 triliun per tahun.

Ombudsman memberikan masukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk segera melakukan tindak lanjut.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik.