Indeks Ombudsman

Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik terkait akses pembelian materai elektronik (E-meterai).

Nasib 532 peserta seleksi CP3K yang dibatalkan kelulusannya, masih belum jelas hingga saat ini.

Berikut ini jadwal pengumuman hasil administrasi Asisten Ombudsman 2024 dan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan kandidat.

Robert Na Endi Jaweng mendesak BKN untuk mengembalikan status kelulusan peserta seleksi D-IV Bidan.

Banyak kepala daerah yang abai dengan persiapan PPDB di tiap daerahnya masing-masing.

Berikut ini contoh CV dan riwayat hidup untuk mendaftar sebagai asisten Ombudsman Republik Indonesia atau ORI 2024.

Simak lowongan kerja yang dibuka di Ombudsman RI, syarat untuk mendaftar, dan caranya.

Ombudsman menyatakan skema iuran Tapera bakal dikaji kembali dengan kemungkinan sepenuhnya ditanggung pekerja.

Ombudsman menilai pengelolaan dana kepesertaan program Tapera dalam kategori aman. Maka itu, mereka meminta masyarakat tidak usah khawatir. 

Ombudsman meminta pemerintah pusat untuk memastikan kuantitas maupun kualitas SDM rumah sakit.

Heru Budi dilaporkan karena warga tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam. Selain itu, hak-hak komunitas Bike to Work (B2W) juga terampas.

TPN Ganjar-Mahfud melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait sejumlah temuan soal kasus Aiman Witjaksono kepada Ombudsman RI.

Bapanas akan mempersiapkan alat tracking bagi para transporter untuk memantau pergerakan penyaluran bantuan pangan di lapangan.

Budi Santoso merespons soal adanya temuan malaadministrasi dalam penerbitan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih oleh Ombudsman.

BP Batam mengklaim 300 KK warga Rempang yang diragukan Ombudsman dapat dipertanggungjawabkan karena melalui pendataan dan sosialisasi di lapangan.

Yeka Hendra Fatika membeberkan biang kerok kelangkaan beras yang kemudian memunculkan kenaikan harga.

Yeka Hendra Fatika membeberkan tiga penyebab kenaikan harga beras. Pertama, berkurangnya pasokan gabah ke penggilingan padi.

Sekjen KPK menilai perkara dugaan malaadministrasi pemberhentian Endar Priantoro dari KPK masuk ranah PTUN.