Indeks Ombudsman

Ombudsman menilai pengelolaan dana kepesertaan program Tapera dalam kategori aman. Maka itu, mereka meminta masyarakat tidak usah khawatir. 

Ombudsman meminta pemerintah pusat untuk memastikan kuantitas maupun kualitas SDM rumah sakit.

Heru Budi dilaporkan karena warga tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam. Selain itu, hak-hak komunitas Bike to Work (B2W) juga terampas.

TPN Ganjar-Mahfud melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait sejumlah temuan soal kasus Aiman Witjaksono kepada Ombudsman RI.

Bapanas akan mempersiapkan alat tracking bagi para transporter untuk memantau pergerakan penyaluran bantuan pangan di lapangan.

Budi Santoso merespons soal adanya temuan malaadministrasi dalam penerbitan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih oleh Ombudsman.

BP Batam mengklaim 300 KK warga Rempang yang diragukan Ombudsman dapat dipertanggungjawabkan karena melalui pendataan dan sosialisasi di lapangan.

Yeka Hendra Fatika membeberkan biang kerok kelangkaan beras yang kemudian memunculkan kenaikan harga.

Yeka Hendra Fatika membeberkan tiga penyebab kenaikan harga beras. Pertama, berkurangnya pasokan gabah ke penggilingan padi.

Sekjen KPK menilai perkara dugaan malaadministrasi pemberhentian Endar Priantoro dari KPK masuk ranah PTUN.

Ombudsman RI menyatakan akan menindaklanjuti laporan aduan Brigjen Endar Priantoro terkait dugaan malaadministrasi pencopotannya.

GGAPA bersama TAUK melayangkan laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan atas peredaran obat sirup beracun.

Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi beberapa hari terakhir.

Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.

Koalisi masyarakat sipil melaporkan pimpinan DPR ke Ombudsman atas tuduhan melakukan maladministrasi terkait pemberhentian sepihak Hakim MK Aswanto.

Ombudsman meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar karena dapat menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat.

Ombudsman mengatakan Mendagri Tito Karnavian janji membuka ruang partisipasi publik terhadap kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah.