Indeks Ombudsman

Ombudsman menilai pemerintah saat ini masih menganggap pengisian Pj Kepala Daerah sama dengan pengisian jabatan administratif biasa.

Harga avtur untuk periode 1 hingga 14 Juli 2022 tercatat sebesar Rp18.431 per liter di Bandara Soekarno-Hatta. Harga tersebut mengalami lonjakan signifikan.

Ombudsman Jateng berharap pemerintah menyelesaikan polemik kenaikan harga tiket masuk Borobudur secara arif dan bijaksana.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

Jokowi berjanji menindaklanjuti laporan-laporan Ombudsman tentang pelayanan publik dan hasil pengawasan pelayanan publik.

Ombusman meminta pemerintah lebih ketat mengawasi disparitas harga minyak goreng dari produsen hingga diterima konsumen.

Penimbunan dan mengalihkan penjualan minyak dari retail ke pasar tradisional juga menimbulkan adanya lonjakan harga di atas HET yang sudah ditetapkan.

Temuan laporan itu antara lain terkait kelangkaan tempat tidur hingga oksigen di rumah sakit saat puncak gelombang kedua terjadi pada Juni-Agustus 2021.

Pelanggaran hukum oleh polisi terjadi di berbagai daerah dan telah menghambat pemenuhan hak asasi manusia.

Pegawai KPK yang tak lolos TWK munculkan opsi bawa persoalan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPK ke PTUN.

Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi KPK untuk menjalankan tindakan korektif dengan mengangkat 75 pegawai tak lolos TWK sebagai ASN.

Kemenaker mewajibkan perusahaan membayar THR H-7 lebaran, tapi di sisi lain memberikan keringanan.

DPR RI memilih sembilan dari 18 nama calon anggota Ombudsman RI yang diajukan oleh Presiden Jokowi.

Kenaikan gaji piminan dan anggota Ombudsman tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2021.

Dari total 31 daerah yang diinvestigasi Ombudsman RI, hanya sembilan daerah yang sudah menyalurkan APD.

Seorang komisioner Ombudsman RI positif terkena virus Corona.

Dua maladministrasi itu yakni tidak memberikan akses kepada penasehat hukum & melampaui kewenangan tidak akan memberikan SKCK kepada pelajar yang berdemo.

Ombudsman RI menemukan banyak komisaris BUMN rangkap jabatan. Potensi konflik kepentingannya tinggi, bahkan membuka celah korupsi.

Aktivis meminta Polri sigap mengusut kasus warga sebagaimana yang mereka lakukan dalam perkara pembakaran bendera PDIP.

Ratusan komisaris BUMN rangkap jabatan. Salah satu masalahnya adalah mereka dapat terjebak konflik kepentingan.