Indeks Ombudsman

Sungai Cileungsi tercemar akibat limbah perusahaan yang dibuang tanpa pengolahan. 

Pekan depan Ombudsman DKI Jakarta akan memanggil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Pendekatan keamanan di Nduga harus dikurangi untuk mengembalikan rasa aman bagi warga. Salah satunya mulai menarik personel TNI-Polri dari Nduga.

Ombudsman menilai masyarakat Papua punya hak untuk mengakses informasi melalui internet. 

KemenPAN-RB mewacanakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dari rumah.

Ombudsman menilai kapabilitas termasuk integritas para komisioner KPI 2019-2022 dipertanyakan. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman.

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

Ombudsman mendapati tidak ada petunjuk teknis dan SOP soal mekanisme seleksi calon komisioner KPI.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) sudah mengajukan dua gugatan terhadap PLN untuk menuntut ganti rugi Rp10,9 juta atas kematian sejumlah ikan Koi saat mati listrik massal terjadi. 

Buruknya polusi udara Jakarta dinilai Ombudsman bisa terjadi karena ada maladministrasi.

Ninik mengatakan, pemerintah daerah termasuk institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat serta belum mematuhi tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman.

OJK meminta semua bank di Indonesia untuk selalu memperbaharui sistem IT agar tak terjadi lagi masalah seperti yang dialami nasabah Bank Mandiri.

Ombudsman menilai kebijakan pemisahan parkir pria dan wanita di Depok justru merugikan perempuan. 

Bila Pemkot Depok benar-benar ingin melindungi perempuan, seharusnya menyediakan parkir tambahan khusus perempuan, bukan memisahkan.

Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengatakan sistem zonasi penting untuk dilanjutkan dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat.

Peneliti Remotivi mengatakan selain komisioner KPI Daerah yang menjajal karir di tingkat pusat, wajah-wajah baru yang terpilih juga dinilai tidak memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran.

Ombudsman memberi catatan terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait persoalan kinerja Kejaksaan RI.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan Marwan sudah dibebastugaskan dari jabatannya. Atas dasar itu, Febri menilai tindakan KPK sudah tepat dan cukup.

Dalam LAHP itu ada enam poin korektif, di antaranya Ombudsman mendesak pimpinan KPK memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum, Direktur Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengamanan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Marwan.

Luhut Binsar Padjaitan meminta upaya pemerintah menurunkan harga tiket pesawat tidak terus-menerus dipersoalkan.