Indeks Ombudsman

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

Ombudsman mendapati tidak ada petunjuk teknis dan SOP soal mekanisme seleksi calon komisioner KPI.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) sudah mengajukan dua gugatan terhadap PLN untuk menuntut ganti rugi Rp10,9 juta atas kematian sejumlah ikan Koi saat mati listrik massal terjadi. 

Buruknya polusi udara Jakarta dinilai Ombudsman bisa terjadi karena ada maladministrasi.

Ninik mengatakan, pemerintah daerah termasuk institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat serta belum mematuhi tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman.

OJK meminta semua bank di Indonesia untuk selalu memperbaharui sistem IT agar tak terjadi lagi masalah seperti yang dialami nasabah Bank Mandiri.

Bila Pemkot Depok benar-benar ingin melindungi perempuan, seharusnya menyediakan parkir tambahan khusus perempuan, bukan memisahkan.

Ombudsman menilai kebijakan pemisahan parkir pria dan wanita di Depok justru merugikan perempuan. 

Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengatakan sistem zonasi penting untuk dilanjutkan dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat.

Peneliti Remotivi mengatakan selain komisioner KPI Daerah yang menjajal karir di tingkat pusat, wajah-wajah baru yang terpilih juga dinilai tidak memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran.

Ombudsman memberi catatan terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait persoalan kinerja Kejaksaan RI.

Luhut Binsar Padjaitan meminta upaya pemerintah menurunkan harga tiket pesawat tidak terus-menerus dipersoalkan. 

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan Marwan sudah dibebastugaskan dari jabatannya. Atas dasar itu, Febri menilai tindakan KPK sudah tepat dan cukup.

Dalam LAHP itu ada enam poin korektif, di antaranya Ombudsman mendesak pimpinan KPK memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum, Direktur Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengamanan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Marwan.

Investigasi Ombudsman terkait kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 hampir tuntas. Ombudsman akan segera meminta klarifikasi terhadap Polri.

Ombudsman RI berencana kembali memanggil Polri dan siap mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan maladministrasi di penyidikan kasus Novel Baswedan.

Hakim Ad Hoc Tipikor diminta berani mengambil terobosan hukum dalam memutus perkara korupsi.

Ninik Rahayu mengatakan fakultas hukum perlu menggelar pendidikan profesi hakim. Hal ini untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim berkualitas di Indonesia. 

Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi di putusan PK Baiq Nuril. Putusan itu dinilai telah mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.