Indeks Ojk

Hingga saat ini, kegiatan usaha bank masih dibatasi pada bidang usaha tertentu.

Dana dalam rekening yang diblokir mencapai Rp349,3 miliar, dengan total kerugian masyarakat akibat aktivitas penipuan ditaksir Rp4,6 triliun.

Jumlah entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan Satgas Pasti hingga 17 Agustus 2025 tercatat sebanyak 1.840 entitas.

Salah satu akar permasalah dalam tata kelola yang dialami pemerintah maupun pelaku industri adalah benturan kepentingan.

OJK beri catatan terkait indeks literasi keuangan masyarakat yang masih rendah di angka 66,46 persen.

Masuknya calon investor baru dari Singapura jadi sinyal berlanjutnya konsolidasi di industri multifinance.

OJK sebut akan terus mengupayakan penegakan hukum yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan Adrian.

Tak hanya perusahaan pelat merah di sektor keuangan, Danantara juga akan menggabungkan BUMN di sektor non keuangan.

OJK juga akan atur ulang ketentuan pemberian uang muka 0 persen pembelian kendaraan bermotor di multifinance.

Kegiatan promosi ini menjadi salah satu upaya OJK dan Danantara untuk meningkatkan dan memajukan pasar modal Indonesia.

Komisi XI DPR RI menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

KPK akan menelusuri kemungkinan adanya perintah dari partai politik Heri Gunawan dan Satori.

Uang CSR BI-OJK tersebut seharusnya digunakan untuk program sosial dan penyuluhan jasa.

KPK mengatakan Satori menerima Rp15,86 miliar & Heri mendapat Rp12,52 miliar dari kasus korupsi dana CSR BI-OJK.

Adrian Gunadi diduga masih aktif berbisnis meski telah menjadi buronan. Mengutip situs resmi JTA Investree, Adrian justru menjabat sebagai CEO

Asep mengaku, penyidik sudah meyakini ada dua tersangka di kasus korupsi CSR BI-OJK, tetapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain di kasus ini.

Perusahaan pembiayaan yang NPL-nya rendah dapat memberikan ketentuan DP 0 persen kepada konsumen yang melakukan pembelian motor maupun mobil.

Pembekuan rekening ini didasarkan pada 326,28 ribu rekening yang telah dilaporkan masyarakat sepanjang November 2024-24 Juli 2025.

Kendala pengajuan KPR tersebut terjadi karena adanya masalah pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Pendalaman ini dilakukan untuk melihat sejauh mana ruang pembiayaan yang masih bisa dimanfaatkan perbankan.