Indeks Ojk

OJK menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

M Lutfi meminta masyarakat agar selalu mewaspadai praktek investasi bodong.

Bank Sumut telah memperoleh izin pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 3 Januari 2023 dan siap melantai di bursa pada awal tahun ini.

Diputuskan untuk mengantisipasi risiko masa depan pengelolaan dan pengawasan kripto dan derivatif mata uang atau komoditas dilakukan OJK.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat PR yang penting untuk dilakukan pada 2023. Salah satunya terkait implementasi UU P2SK.

OJK mengklaim kinerja pasar modal Indonesia sepanjang 2022 lebih baik dibandingkan dengan bursa Eropa.

Perencana keuangan menyebut ada dua pendekatan agar ibu rumah tangga bisa terbebas dari jeratan pinjol. Apa saja?

Ekonom sebut kehadiran omnibus law UU P2SK ini bisa membuat sistem keuangan di Indonesia lebih siap hadapi risiko resesi.

Sri Mulyani mengatakan, OJK akan mengawasi sektor keuangan secara menyeluruh mulai dari perbankan, pasar modal, transaksi kripto hingga koperasi.

Pemerintah dan DPR menyepakati mengenai larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur BI, OJK dan LPS sebagai pengurus atau anggota partai politik

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/2022 tentang BPR dan BPRS. Aturan itu untuk menjaga mendorong BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi.

OJK saat ini sedang melakukan pengawasan khusus kepada 13 perusahaan asuransi yang bermasalah.

OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha per Senin (5/12/2022) kemarin.

OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan hingga 31 Maret 2024 yang akan dilakukan secara targeted dan sektoral.

SMAP diharapkan dapat menjadi pedoman bagi industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan mencegah penyuapan di Indonesia.

Mahendra Siregar menilai, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina tidak akan selesai dalam satu dekade.

Bhima Yudhistira menilai, perlu ada perbaikan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang diinisiasi oleh pemerintah.

Neraca Institusi Terintegrasi (NIT) yang menyajikan data perekonomian nasional secara komprehensif serta gambaran secara menyeluruh.

Mengacu pada standard perbankan, rasio TWP90 yang sebesar 3,07% masih dinilai aman.

Menkeu Sri Mulyani memastikan independensi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap terjaga dalam RUU PPSK.