Indeks Ojk

OJK waspadai potensi industri pergadaian menjadi tempat pencucian uang atau penadah barang-barang.

Lewat peta jalan ini usaha gadai ilegal yang keberadaannya masih marak di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi usaha gadai yang berzin.

OJK berkomitmen memfasilitasi penerbitan Patriot Bond apabila seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi.

Jasa debt collector dinilai banyak melakukan tindak pidana, mulai dari ancaman, kekerasan dan mempermalukan.

Kerugian ini tercatat sejak peluncuran Indonesia Anti-Scam Center (IASC) pada November 2024 hingga 30 September 2025.

OJK juga akan memperkuat penindakan terhadap platform perdagangan aset kripto (crypto exchange) yang beroperasi tanpa izin.

Dari total nilai tersebut, sebanyak Rp13,15 triliun disumbang dari penggalangan dana oleh 17 emiten baru.

Jumlah transaksi ini mencerminkan kepercayaan konsumen dan kondisi pasar aset kripto dalam negeri yang tetap terjaga dengan baik.

Karena tidak jadi membangun kantor di sana, OJK pun telah mengembalikan lahan tersebut ke Kementerian Keuangan.

OJK nilai ruang ekspansi kredit BPD lebih tinggi dari bank umum, sehingga penempatan dana pemerintah berpotensi makin cepat tersalurkan menjadi kredit.

OJK batal merealisasikan pembangunan gedung Indonesia Financial Center, sehingga pemanfaatan lahan di SCBD diserahkan ke Pemda DKI.

OJK nilai pertumbuhan ini menggambarkan tingginya partisipasi publik, sekaligus indikator kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, OJK memastikan bahwa BNI telah melakukan pemulihan dana ke rekening nasabah kembali seperti semula.

OJK sudah memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.

Adrian Gunadi, eks CEO Investree, dipulangkan untuk ditangkap OJK imbas kasus penghimpunan dana masyarakat secara ilegal, berikut profilnya.

Status permanent resident ini sempat menjadi hambatan dalam proses penangkapan dan pemulangan Adrian Gunadi.

Atas perbuatannya, Adrian Gunadi terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun.

Terdapat dua BPR yang dinyatakan mengalami kesulitan keuangan oleh OJK dan membahayakan kelangsungan usahanya, serta tidak dapat disehatkan.

Pada Agustus 2025, Bank Indonesia mencatat kredit menganggur tersebut mencapai Rp2.372,11 triliun atau 22,71 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Penyesuaian besaran pembagian risiko ini menjadi salah satu poin yang nantinya akan dimasukkan dalam revisi Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025.