Indeks Nurul Ghufron

Nurul Ghufron mengaku mengalami kerugian karena pada tahun depan tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK karena usianya baru 49 tahun.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

korupsi memiliki perbedaan dengan pidana umum, di mana pada satu kasus korupsi biasanya dilakukan lebih dari satu orang atau disebut kejahatan komunal.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri merespons soal Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang sempat menarik pernyataan soal hakim MA terseret kasus suap.

KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.029 laporan gratifikasi sepanjang 2021.

KPK memilih lokasi raker di Yogyakarta salah satu alasannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi melalui pariwisata.

KPK akan mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman RI terkait penilaian malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

Bupati Nganjuk ditangkap bersama sejumlah pihak lain, tetapi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron belum bisa merincinya.

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan pelaporan dugaan korupsi dilindungi konstitusi, yakni UU Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berang dituding bergaya hidup mewah oleh ICW.

Pimpinan KPK hanya membenarkan bila Novel Baswedan merupakan bagian dari tim yang menangkap Nurhadi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku tak mempersoalkan apabila ada pihak yang hendak menggugat Keputusan Presiden (Keppres) atas pelantikan dirinya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berdalih yang terjadi sebenarnya hanya pergantian tim yang disesuaikan dengan tahapan penanganan perkara.

Harun sudah berada di luar negeri sebelum OTT KPK.

KPK Tetap Lantik Nurul Ghufron meskipun usianya tak memenuhi syarat berdasarkan revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.

Tantangan KPK ke depan yakni penyadapan tak bisa longgar karena harus izin dahulu ke Dewan Pengawas.

Kewenangan SP3 bagi KPK menurut Gufron tetap harus dengan syarat-syarat tertentu.