Indeks Nurul Ghufron

Nurul Ghufron meyakini dirinya tidak bersalah melakukan pelanggaran etik.

Nurul Ghufron menyatakan siap membacakan pembelaannya di sidang etik Dewan Pengawas KPK, hari ini.

Dari Firli Bahuri, Lili Pintauli, Alexander Marwata, Johanis Tanak, hingga Nurul Ghufron, semuanya pernah melanggar etik. KPK busuk dari kepala.

Dewas KPK kembali menunda sidang etik Nurul Ghufron karena yang bersangkutan tak hadir. Sidang akan kembali digelar pada Senin (20/5/2024).

KPK menjadwalkan sidang putusan etik terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pekan depan.

"Sudah sampaikan saya tidak tahu-menahu sama urusan itu [kasus etik Ghufron]," kata Nawawi.

Di tengah pembentukan Pansel Capim KPK yang masih dalam proses, Nurul Ghufron menegaskan akan kembali daftar sebagai Capim KPK.  

Nurul Ghufron mengaku menelpon pejabat Kementan hanya ingin mengetahui proses mutasi pegawai, bukan membantunya.

Nurul Ghufron tiba pukul 09.25 WIB di kantor dewan pengawas (dewas) KPK, Jakarta.

Koordinator MAKI mengatakan apa yang dilakukan oleh Nurul Ghufron adalah contoh yang buruk bagi masyarakat dan dapat merugikan penegakan hukum.

Menurut Nurul Ghufron, dengan 1700 orang yang ada di KPK, wajar bila terjadi konflik dan ia meminta publik untuk menganggap hal tersebut sebuah kewajaran.

Dewas KPK menegaskan jika pada sidang kedua Nurul Ghufron tidak juga hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan.

ICW meminta Gufron sebaiknya menjalani persidangan daripada mencari kesalahan.

Menurut Johanis Tanak, dia tidak bisa mengintervensi apapun soal gugatan Nurul Ghufron karena urusan pribadi.

Menurut Albertina Ho, hingga kini belum ada konfirmasi apakah Ghufron akan hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Ketua KPK melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho, ke Dewas KPK dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Nurul Ghufron menilai KPK selalu transparan dalam melaporkan kinerjanya, sehingga masyarakat dapat melihat langsung sedang menurun atau justru sebaliknya.

Pimpinan KPK khawatir apabila praktik pungli terjadi akibat gaji pegawai rutan KPK yang terlalu kecil. 

Petugas rutan KPK yang diduga terlibat praktik pungli akan dihukum baik secara etik maupun pidana.