Indeks Nurul Ghufron

Dua pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK di hari terakhir pendaftaran.

Meski sampai saat ini seleksi calon Pimpinan dan Dewas Pengawas KPK masih sepi, Nurul Ghufron yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada KPK.   

Menurutnya, pegawai dengan status ganda harus tunduk pada pimpinan KPK. Tapi, mereka memiliki kepentingan pribadi untuk loyal ke atasan di instansi asalnya.

Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke polisi. Apa alasannya? Simak penjelasan berikut.

Peneliti ICW dan PSHK menilai Dewas KPK tak perlu ragu menjatuhkan sanksi berat pada Nurul Ghufron jika terbukti langgar etik.

Tumpak mengatakan sampai saat ini laporan tersebut seharusnya belum kedaluwarsa dan masih berlaku.

Tumpak sebut penundaan putusan etik Nurul Ghufron oleh Dewas KPK sesuai dengan perintah PTUN.

Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik.

Dalam putusan sela, PTUN Jakarta memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang kode etik dan pedoman perilaku Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron meyakini dirinya tidak bersalah melakukan pelanggaran etik.

Nurul Ghufron menyatakan siap membacakan pembelaannya di sidang etik Dewan Pengawas KPK, hari ini.

Dari Firli Bahuri, Lili Pintauli, Alexander Marwata, Johanis Tanak, hingga Nurul Ghufron, semuanya pernah melanggar etik. KPK busuk dari kepala.

Dewas KPK kembali menunda sidang etik Nurul Ghufron karena yang bersangkutan tak hadir. Sidang akan kembali digelar pada Senin (20/5/2024).

KPK menjadwalkan sidang putusan etik terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pekan depan.

"Sudah sampaikan saya tidak tahu-menahu sama urusan itu [kasus etik Ghufron]," kata Nawawi.

Di tengah pembentukan Pansel Capim KPK yang masih dalam proses, Nurul Ghufron menegaskan akan kembali daftar sebagai Capim KPK.  

Nurul Ghufron mengaku menelpon pejabat Kementan hanya ingin mengetahui proses mutasi pegawai, bukan membantunya.

Nurul Ghufron tiba pukul 09.25 WIB di kantor dewan pengawas (dewas) KPK, Jakarta.

Koordinator MAKI mengatakan apa yang dilakukan oleh Nurul Ghufron adalah contoh yang buruk bagi masyarakat dan dapat merugikan penegakan hukum.

Menurut Nurul Ghufron, dengan 1700 orang yang ada di KPK, wajar bila terjadi konflik dan ia meminta publik untuk menganggap hal tersebut sebuah kewajaran.