Indeks Nurul Ghufron

Ghufron beralasan, Prabowo sebagai presiden berwewenang untuk menganulir hasil seleksi Capim maupun Cadewas KPK berdasarkan hasil Pansel KPK buatan Jokowi.

Ghufron mengingatkan potensi kesemrawutan dalam penanganan korupsi di Indonesia jika tidak ada sinergi antar-lembaga penindakan antikorupsi.

Putusan etik Dewas KPK terhadap Nurul Ghufron memang tergolong sedang, namun tetap harus menjadi perhatian Pansel Capim KPK.

Wakil Ketua KPK yang baru saja diputus sanksi sedang olah Dewan Pengawas KPK ini mengaku tak menyesal dan tetap tidak mengakui perbuatannya.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron serta pemotongan gaji sebanyak 20 persen selama 6 bulan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, berencana hadir dalam pembacaan putusan etik dugaan membantu penyalahgunaan wewenang mutasi PNS Kementan.

Dewas KPK memastikan putusan etik Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, tentang dugaan cawe-cawe mutasi PNS Kementan dibacakan Jumat (6/9/2024).

Usai PTUN tolak gugatan Ghufron, Dewas KPK akan melanjutkan sidang etik terhadap Ghufron dengan agenda pembacaan putusan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, usulan penambahan anggaran karena ada peningkatan jumlah pegawai sebanyak 230 orang.

Ketua majelis hakim, Hakim Agung Irfan Fachruddin, bersama dua hakim agung lain menolak gugatan Nurul Ghufron dengan nomor 26 P/HUM/2024.

KPK berharap proses seleksi capim KPK berjalan lancar & profesional, termasuk ke calon yang berasal dari KPK.

Dua pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK di hari terakhir pendaftaran.

Meski sampai saat ini seleksi calon Pimpinan dan Dewas Pengawas KPK masih sepi, Nurul Ghufron yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada KPK.   

Menurutnya, pegawai dengan status ganda harus tunduk pada pimpinan KPK. Tapi, mereka memiliki kepentingan pribadi untuk loyal ke atasan di instansi asalnya.

Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke polisi. Apa alasannya? Simak penjelasan berikut.

Peneliti ICW dan PSHK menilai Dewas KPK tak perlu ragu menjatuhkan sanksi berat pada Nurul Ghufron jika terbukti langgar etik.

Tumpak mengatakan sampai saat ini laporan tersebut seharusnya belum kedaluwarsa dan masih berlaku.

Tumpak sebut penundaan putusan etik Nurul Ghufron oleh Dewas KPK sesuai dengan perintah PTUN.

Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik.

Dalam putusan sela, PTUN Jakarta memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang kode etik dan pedoman perilaku Nurul Ghufron.