Indeks Mk
Ahli Hukum UI Yakin MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Titi Anggraini menyakini MK akan profesional, proporsional, & konsisten pada keberadaannya sebagai penjaga konstitusi & demokrasi dalam membuat keputusan
KPU Revisi PKPU Bila MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres
Hasyim Asyari membuka peluang merevisi PKPU apabila MK mengabulkan tuntutan uji materiil UU Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia capres-cawapres.
Kenapa MK Disebut Mahkamah Keluarga, Terkait Batas Usia Capres?
Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Mahkamah Keluarga dan viral di Twitter, kenapa itu terjadi?
KPU Sebut Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah
KPU sebut pihaknya memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyesuaikan PKPU saat MK mengumumkan putusan soal batas usia capres-cawapres.
KPU Tunggu Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres 2024
KPU masih menunggu sidang putusan yang saat ini masih diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Menguji Logika MK soal Putusan Uji Formil Perppu Cipta Kerja
Perppu Cipta Kerja dinilai bisa dibatalkan oleh MK selama UU tersebut bertentangan dengan proses pembentukannya.
Menanti Ketegasan MK Putuskan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres
Bivitri catat ada 7 kali MK memutus model batasan usia pejabat sebagai open legal policy. Semestinya MK tak sulit memutus uji materi usia capres-cawapres.
Mahfud MD Sebut MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres-Cawpres
Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi.
Menguak Modus Politik di Balik Gugatan UU Pemilu Berkali-kali
Uji materi UU Pemilu diajukan berkali-kali ke MK jelang Pilpres 2024. Yang terbaru menyebut soal pelanggaran HAM.
Menyoal Urgensi Uji Materi Usia Pensiun TNI Jelang Pemilu di MK
MK pernah menolak judicial review batas usia pensiun TNI dengan alasan open legal policy. Bagaimana dengan uji materi UU TNI kali ini?
Kata Gerindra soal Uji Materi Batas Usia Capres 70 Tahun di MK
Habiburrokhman menyindir para penggugat bahwa petitum yang diajukan ke MK layak mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.
Partai Buruh Yakin Gugatan Presidential Threshold Dikabulkan MK
Partai Buruh telah menemukan celah agar gugatan presidential threshold bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
PDIP Sebut Penggugat Jabatan Ketum Parpol ke MK Salah Makan Obat
Bambang Pacul menilai MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili atau memutuskan masa jabatan ketua umum partai politik.
Bambang Widjojanto Yakin Denny Indrayana Tak Lakukan Pidana
Tim kuasa hukum menilai seharusnya Bareskrim menjadikan rujukan soal langkah MK membawa kasus Denny Indrayana ke ranah etik.
PPP & PDIP Nilai MK Tak Tepat Mengatur Masa Jabatan Ketum Parpol
Menurut Arsul Sani, masa jabatan ketua umum merupakan kontrak para pemangku kepentingan parpol yang dijamin konstisusi sebagai wujud kebebasan berserikat.
UU Parpol Digugat ke MK, Didesak Atur soal Masa Jabatan Ketum
Para penggungat meminta supaya masa jabatan pimpinan parpol di Indonesia dibatasi selama maksimal dua periode saja.
Respons Bawaslu soal MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup
Bawaslu RI Puadi menyatakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan representasi yang lebih akurat dari preferensi pemilih.
PDIP Masih Meyakini Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Terbaik
Meski menghormati putusan MK, PDIP tetap meyakini bahwa sistem pemilu proporsional tertutup lebih baik daripada terbuka.
Tolak Pemilu Tertutup, MK Dinilai Masih Punya Hati ke Rakyat
Penolakan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup oleh MK merupakan kemenangan bagi demokrasi dan rakyat.
MK akan Laporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat
MK memilih tak mempolisikan Denny Indrayana, tapi akan kooperatif bila polisi membutuhkan keterangan MK.